09 Februari 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi   1669 kali

* Penilaian Tim EKPPD Terhadap Kaltim

BALIKPAPAN – Berdasarkan hasil penilaian tim Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) dari beberapa kementerian terhadap kinerja pemerintah daerah dan tataran pelaksanaan kebijakan daerah terhadap pengembangan daerah otonomi baru, menempatkan Kaltim pada ranking 11 dari 33 provinsi di Indonesia.

“Terjadi lompatan yang luar biasa. Dari tahun 2007 penilaian tim EKPPD menempatkan Kaltim pada ranking 28 dari 33 provinsi seluruh Indonesia, namun pada 2010 menduduki rangking 11 berarti dalam tempo 3 tahun telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Penyerahan KTP Elektronik bagi Bupati/Walikota se-Kaltim di Balikpapan, Jumat (8/2).

Menurut Mendagri, hasil diperoleh Pemprov Kaltim Sejas kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek sangat luar biasa karena mampu melampaui 17 grade/daerah lainnya di Indonesia yang menunjukkan komitmen daerah induk terhadap daerah pemekaran sangat tinggi.

Kinerja  pemerintah daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah sangat mendukung terhadap pengembangan serta kemajuan daerah. Halnya, terbukti dengan Kaltim yang begitu cepatnya pembangunan daerah dilaksanakan.

Terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pengembangan daerah otonomi baru dan Kaltim dinilai telah sukses melaksanakannya sebagai daerah induk pemerintah terlihat pada indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Keberadaan tim EKPPD yang terdiri dari lintas kementerian, instansi dan lembaga pemerintahan serta kalangan akademisi dan pakar untuk menilai terhadap pengembangan daerah otonomi baru dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, kelengkapan aspek penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari beberapa unsur diantaranya penyusunan perangkat daerah, pengisian personil dan pengisian anggota  DPRD, penyusunan APBD, pemberian hibah dari daerah induk, pemindahan personil, penyusunan umum tata ruang  serta penguatan infrastruktur yang mendukung investasi daerah.

“Jadi apabila semua ini tercukupi dan terus berkembang dengan baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Maka tidak mustahil Kaltim akan masuk dalam peringkat 5 besar sesuai keinginan Gubernur Awang Faroek,” ujar Gamawan Fauzi.

Ditambahkannya, tentunya kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim ini semakin tahun akan kian membaik sesuai dengan tekad pemerintah, terutama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah yang berujung pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengungkapkan komitmen dan tekad Pemprov Kaltim dalam upaya pengembangan daerah melalui pemekaran wilayah atau pengembangan daerah otonomi baru guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Sejak awal kepemimpinan saya, kami telah bertekad dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan inklusif yang merata di seluruh wilayah di Kaltim, khususnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” jelas Awang Faroek Ishak.

Pengarahan Mendagri tentang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dihadiri seluruh kepala daerah baik Bupati maupun Walikota se-Kaltim. Sekaligus dirangkai dengan penyerahan e-KTP bagi Bupati/Walikota. (yans/hmsprov)

Foto: PENGHARGAAN E-KTP. Gubernur menerima penghargaan atas kesuksesan mengkoordinasikan dan memfasilitasi Program e-KTP se-Provinsi Kaltim. Kaltim dinilai berhasil menyelesaikan perekaman dan fisik e-KTP 100 persen. Penghargaan diberikan dalam acara Pengarahan Mendagri tentang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim sekaligus Penyerahan e-KTP kepada Bupati/Walikota se-Kaltim. (masdiansyah/humasprov kaltim).

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak