Kalimantan Timur
Luar Biasa, Pemprov Kaltim Raih Predikat WTP Ke-10

Foto Yuvita Indrasari / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA - Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK RI itu diraih atas Laporan Keuangan  2022. Raihan prestasi ini, menjadikan Kaltim secara keseluruhan sukses meraih 10 kali predikat WTP.

 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) RI atas LKP Pemprov Kaltim 2022 dilakukan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasan Mas’ud  di Gedung DPRD Kaltim, Senin (22/5/2023).

 

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam sambutannya mengatakan perolehan predikat opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim 2022 adalah yang ke-10. Prestasi ini bisa diraih berkat kinerja aparatur yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

“Semoga predikat ini dapat kita pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,”kata Hadi.

 

Opini WTP, menurutnya bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan, tetapi bagaimana aparatur bekerja maksimal dan memberikan pengabdian terbaik bagi negara, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 

“Di sisi lain, opini WTP menjadi landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang kita lakukan,” jelasnya.

 

Anggota VI BPK RI Pius Lustrllanang menguraikan, Pemprov Kaltim pada 2022, mengelola pendapatan sebesar Rp16,8 triliun, belanja sebesar Rp12,33 triliun, asset sebesar Rp38,36 triliun dan kewajiban sebesar Rp1,22 triliun.

“Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan, BPK RI menyimpulkan opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim 2022 adalah WTP,” tegasnya.

 

Pius  mengapresiasi kerja keras jajaran aparatur Pemprov Kaltim beserta seluruh pemangku kepentingan, sehingga predikat WTP diraih Kaltim untuk yang ke-10. 

 

“Selamat dan saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kaltim,” tuturnya.

 

Pius juga memberikan apresiasi atas prestasi Pemprov Kaltim yang juga berhasil meraih APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai peringkat I realisasi penerimaan daerah tertinggi 2022.

 

“Kita berharap prestasi yang diraih Pemprov Kaltim menjadi penambah semangat dan menjadi contoh daerah-daerah lain,” pungkasnya. 

Opini WTP Pemprov Kaltim pertama kali diraih untuk laporan hasil pemeriksaaan tahun 2012. Kemudian dilanjutkan tahun  2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.  (gie/sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation