SAMARINDA - Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK RI itu diraih atas Laporan Keuangan 2022. Raihan prestasi ini, menjadikan Kaltim secara keseluruhan sukses meraih 10 kali predikat WTP.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKP Pemprov Kaltim 2022 dilakukan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasan Mas’ud di Gedung DPRD Kaltim, Senin (22/5/2023).
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam sambutannya mengatakan perolehan predikat opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim 2022 adalah yang ke-10. Prestasi ini bisa diraih berkat kinerja aparatur yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga predikat ini dapat kita pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,”kata Hadi.
Opini WTP, menurutnya bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan, tetapi bagaimana aparatur bekerja maksimal dan memberikan pengabdian terbaik bagi negara, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Di sisi lain, opini WTP menjadi landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang kita lakukan,” jelasnya.
Anggota VI BPK RI Pius Lustrllanang menguraikan, Pemprov Kaltim pada 2022, mengelola pendapatan sebesar Rp16,8 triliun, belanja sebesar Rp12,33 triliun, asset sebesar Rp38,36 triliun dan kewajiban sebesar Rp1,22 triliun.
“Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan, BPK RI menyimpulkan opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim 2022 adalah WTP,” tegasnya.
Pius mengapresiasi kerja keras jajaran aparatur Pemprov Kaltim beserta seluruh pemangku kepentingan, sehingga predikat WTP diraih Kaltim untuk yang ke-10.
“Selamat dan saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kaltim,” tuturnya.
Pius juga memberikan apresiasi atas prestasi Pemprov Kaltim yang juga berhasil meraih APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai peringkat I realisasi penerimaan daerah tertinggi 2022.
“Kita berharap prestasi yang diraih Pemprov Kaltim menjadi penambah semangat dan menjadi contoh daerah-daerah lain,” pungkasnya.
Opini WTP Pemprov Kaltim pertama kali diraih untuk laporan hasil pemeriksaaan tahun 2012. Kemudian dilanjutkan tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. (gie/sul/ky/adpimprov kaltim)
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
15 September 2022 Jam 18:11:33
Wakil Gubernur Kaltim
15 Februari 2023 Jam 21:02:35
Wakil Gubernur Kaltim
14 Mei 2023 Jam 14:46:47
Wakil Gubernur Kaltim
01 Maret 2023 Jam 23:52:46
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juli 2022 Jam 08:32:58
Wakil Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
08 September 2022 Jam 21:13:58
Gubernur Kaltim
10 November 2022 Jam 07:19:08
Wakil Gubernur Kaltim
29 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 September 2021 Jam 07:43:03
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
11 November 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan