SAMARINDA - Perusahaan di Kaltim diminta untuk memanfaatkan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK), baik di Samarinda maupun Balikpapan. Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengimbau agar keberadaan BLK yang ada di Kaltim bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga perusahaan tidak bingung untuk melatih tenaga kerja yang terampil dan berkualitas keluar daerah maupun di perusahaan masing-masing.
"Kita sudah punya Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK Samarinda maupun Balikpapan. Bahkan, fasilitasnya pun sudah baik, termasuk dilengkapi asrama bagi peserta," kata Isran Noor didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Abu Helmi, ketika menerima kunjungan manajemen UPTP BLK Samarinda dan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI) Kaltim di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Senin (28/1/2019).
Karena itu, kerja sama antara perusahaan dan BLK sangat diperlukan. Termasuk adanya konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Dengan konsep tersebut, balai latihan kerja akan berperan langsung untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat. "Kita harapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak perusahaan," ucap Isran. (jay/sul/humasprov kaltim)
24 Oktober 2018 Jam 19:41:22
Kegiatan Silaturahmi
10 Januari 2023 Jam 19:10:01
Kegiatan Silaturahmi
27 Juni 2021 Jam 15:37:16
Kegiatan Silaturahmi
17 Juli 2017 Jam 08:30:03
Kegiatan Silaturahmi
24 Desember 2018 Jam 20:12:00
Kegiatan Silaturahmi
25 Juni 2018 Jam 21:05:33
Kegiatan Silaturahmi
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
09 Februari 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
07 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
11 Januari 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
05 November 2014 Jam 00:00:00
Sosial