SAMARINDA – Berbagai masalah perbatasan di Kaltim, termasuk kawasan pulau-pulau terluar harus dibahas bersama dengan sejumlah pihak, sehingga pembangunan perbatasan bisa dilakukan secara sinergis, sehingga dampaknya segera dirasakan masyarakat.
Sejumlah kebutuhan yang perlu dibangun, yakni infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar Kaltim, sehingga berdampak terhadap kelancaran dan kesejahteraan masyarakat.
"Ini harus dilaksanakan dan terencana dengan baik. Karena itu, dalam melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar perlu langkah nyata dan bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten serta dukungan berbagai pemangku kepentingan di daerah ini," katanya.
Terkait dengan hal itu, Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim akan menggelar Rapat Kerja (Raker) pembahasan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar Kaltim di Guest House Pemprov Kaltim, Balikpapan pada Kamis (25/2).
Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur BPPD Kaltim Agung Masuprianggono menyampaikan Raker tersebut akan menghadirkan narasumber masing-masing Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Kepala Biro Perencanaan Kerajasama dan Hukum Sekretariat Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI dan sejumlah narasumber lain dari Bappeda Kaltim.
"Kita undang peserta dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, SKPD terkait dilingkungan Pemprov Kaltim, SKPD terkait dilingkungan Pemkab Mahulu dan Berau serta dari pihak kecamatan Maratua," katanya.
Tujuan rapat kerja pembahasan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar Kaltim tersebut untuk memfasilitasi dan mengharmonisasi program kegiatan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar di Kaltim.
"Dalam rapat kerja itu, nantinya dapat dirumuskan dan diusulkan dalam usulan inventarisasi kebutuhan prioritas wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar pada 2017 mendatang," katanya.
Agung menyebutkan, BPPD Kaltim untuk tahun 2014-2018 lebih menitikberatkan pada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai zona wilayah perbatasan serta Kecamatan Maratua sebagai zona wilayah pulau kecil terluar. (rus/es/hmsprov).
28 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Desember 2023 Jam 00:04:16
Gubernur Kaltim
10 Desember 2023 Jam 00:01:40
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
31 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Maret 2018 Jam 19:17:04
Pemerintahan
12 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 September 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
10 Juni 2022 Jam 21:05:02
Ibu Kota Negara