Kalimantan Timur
Masuk 8 Provinsi Terbaik Pelaksanaan Proklim, Kaltim Raih Penghargaan Apresiasi Pembinaan

Wagub Hadi Mulyadi dan para penggiat Proklim. (yuvita/humasprov kaltim)

SAMARINDA - Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil meraih penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) seIndonesia 2018 yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar diterima Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Nursigit di Jakarta, Kamis (25/10).

Nursigit mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap 34 Provinsi. Dari 34 Provinsi, Kaltim termasuk delapan provinsi dalam pelaksanaan pembinaan Proklim terbaik. "Karena itu, Kaltim menerima penghargaan tersebut," kata Nursigit usai pembukaan Lokakarya Pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk sektor swasta di Provinsi Kaltim di Hotel Midtown Samarinda. Rabu (21/11/2018).     

Nursigit melanjutkan sebelum meraih penghargaan tersebut Kaltim telah mengusulkan tiga Proklim ke KLHK, yaitu Kelurahan Tritip, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Manggar dari Kota Balikpapan. Alhasil, tiga yang diusulkan tersebut mendapat penghargaan Proklim Utama. Karena, mendapatkan nilai di atas 90 dari 42 kabupaten/kota seIndonesia.

Dari hasil tersebut, Provinsi Kaltim menerima penghargaan apresiasi sebagai pembina proklim terbaik. "Selain sebagai provinsi yang sangat berkomitmen melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proklim, Kaltim juga sangat konsen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Termasuk dalam pengurangan emisi gas rumah kaca," jelasnya.

Selain itu, sejak 2014 oleh pemerintah pusat, Kaltim mendapat alokasi pelaksanaan Proklim sebanyak 200 kampung. Hingga saat ini, sudah ada 28 Proklim yang tersebar di berbagai kabupaten/kota seKaltim, yaitu di Balikpapan, Paser, Bontang, Berau dan Kukar.

"Dari 200 target tersebut, diharapkan ke depan semua bisa terbentuk. Masih 172 Proklim yang belum terbentuk. Kita akan usahakan semaksimal mungkin," tegas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim itu. (jay/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation