Masyarakat Harapkan Layanan Prima dari Aparatur Pemerintah

29 Agustus 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1070 kali

SAMARINDA - Masyarakat menghendaki adanya perubahan dalam birokrasi pemerintahan, yaitu dengan layanan prima, cepat dan transparan. Karena itulah, Pemerintah Provinsi Kaltim menyikapi dengan melakukan reformasi birokrasi menuju pelayanan yang profesional.
Disisi lain, pemerintah tidak saja menuntut Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperhatikan pendidikan, insentif , tunjangan dan penghargaan di akhir masa jabatan.
Demikian dikatakan Asisten Bidang Administrasi Sekprov Kaltim, H. Sofjan Helmi saat membuka Diklat Kepeminpinan Tingkat III Angkatan V Pemprov Kaltim Tahun 2013 di Aula Bandiklat Kaltim, Selasa (27/8).
Dijelaskan Sofjan, awal 2014 akan diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang akan mengatur tugas dan kewajiban pegawai. Dua garis besar dari peraturan itu adalah Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
"Pegawai Negeri Sipil nantinya tidak ada lagi yang tidak bekerja, karena kinerjanya terus diawasi secara harian. Apabila tidak memenuhi kriteria atau jam kerjanya, akan mendapat pengurangan pada remunerasi," ujarnya.
Para PNS harus menyiapkan diri mulai saat ini untuk menyongsong peraturan pemerintah tersebut, karena salah satu penilaian prestasi kerja dari peraturan tersebut adalah prestasi kerja yang obyektif, transparan, terukur, partisipatif dan akuntable.
Sementara itu, Kepala Bandiklat Kaltim H. Syafruddin pernyata menjelaskan bahwa Diklat Kepemimpinan III Angkatan V ini diikuti 40 peserta yang 15 orang diantaranya dari Kabupaten Paser akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 362 jam pelajaran dan ditempatkan di asrama Bandiklat Kaltim.
Dengan Diklat ini diharapkan terbentuk aparatur pemerintah yang memiliki jiwa nasionalisme, kemampuan dan keperibadian yang tangguh agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal.
"Menjadi PNS tidak mudah. Masyarakat butuh pelayanan, transparansi yang tinggi. Diharapkan dengan Diklat Kepemimpinan ini akan dihasilkan sumber daya aparatur yang memiliki kompentensi dalam menduduki jabatannya," harapnya.(yul/hmsprov).

///Foto : Asisten Bidang Administrasi Sekprov Kaltim, H. Sofjan Helmi member ucapan selamat kepada perwakilan peserta Diklat Kepeminpinan Tingkat III Angkatan V Pemprov Kaltim Tahun 2013.(juliawan/humasprov kaltim)

Berita Terkait