SAMARINDA - Keamanan pangan (food safety) merupakan masalah yang banyak dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan Kaltim pada khususnya. Betapapun tinggi gizinya, lezat rasanya serta menarik penampilannya, namun bila tidak menyehatkan, makanan tersebut tidak ada artinya. Masyarakat harus mendapat perlindungan yang cukup terhadap keamanan bahan pangan yang dikonsumsi.
Demikian dikatakan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekoprov Kaltim H Bere Ali pada pertemuan Re-Orientasi Peran Pemerintah Pada Food Safety Masuk Desa di Samarinda, Selasa (10/6).
Karena itu berdasarkan kondisi tersebut, maka kewaspadaan perlu ditingkatkan. Pemprov memberi apresiasi yang tinggi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dalam upaya meningkatkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan mutu kinerja pengawasan obat dan makanan khususnya pada daerah perdesaan yang selama ini belum sepenuhnya dapat terpantau baik.
Tantangan ke depan akan semakin rumit sehingga perlu antisipasi. Permasalahan itu diantaranya modus operandi obat dan makanan ilegal yang semakin kompleks hingga bahaya jajanan bagi anak-anak termasuk yang banyak dijual di sekolah.
"Pemprov berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja pengawasan obat dan makanan melalui pemantapan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan, seiring meningkatnya obat dan makanan yang beredar," tegasnya.
Disamping itu, upaya-upaya pemberantasan obat dan makanan ilegal terus dilakukan. Begitu pula peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan pada saat-saat menjelang hari-hari besar keagamaan, baik pada hari Lebaran dan Natal serta Tahun Baru. Pemprov Kaltim bersama Balai POM dan pihak terkait akan berusaha profesional, transparan dan akuntabel untuk pasar aman bahan berbahaya dan food safety masuk desa.
Sementara Ketua BPOM Samarinda, Fanani Mahmud mengatakan, program food safety masuk desa merupakan upaya menjamin terwujudkan keamanan pangan dengan melibatkan lintas sektor terkait.
“Upaya ini bisa dilakukan mulai dari meningkatkan kewaspadan pribadi, meningkat ke keluarga dan masyarakat. Sehingga perlu pembagian peran lintas sektor agar bisa bersinergi mewujudkannya,” jelasnya.
Sektor yang terlibat bukan sebatas instansi pemerintah, tapi juga kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. BPOM bahkan melibatkan Gerakan Pramuka dan Kader PKK di pedesaan. (sar/sul/es/adv).
08 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
29 September 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
31 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
29 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
09 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
17 September 2018 Jam 18:05:48
Pertanian dan Ketahanan Pangan
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Maret 2018 Jam 19:52:45
BNN
02 Maret 2021 Jam 15:20:46
Kesehatan
04 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
21 Juni 2014 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
04 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan