Masyarakat Tidak Mau Dilayani Birokrasi Lambat

16 April 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 981 kali

Masyarakat Tidak Mau Dilayani Birokrasi Lambat

SAMARINDA - Perubahan dan dinamika saat ini begitu cepat berlangsung. Masyarakat semakin kritis dan tidak mau dilayani birokrasi yang lambat dan bertele-tele (rumit) serta tidak mempunyai kepastian hukum.

Diakui atau tidak, dampak pembangunan cukup banyak membawa perubahan. Salah satunya adalah makin baiknya taraf hidup rakyat, kendati masih ada hidup di bawah garis kemiskinan.

“Kondisi itu membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi agar semakin andal dan responsive,” kata Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi dan Umum Setprov Kaltim Meiliana pada Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI Kelas E di Auditorium PKP2A III LAN Samarinda, Rabu 15/4).

Menurut dia, setiap aparatur harus cerdas dalam menyikapi perkembangan dan tuntutan masyarakat. Pemprov Kaltim pada prinsipnya selalu mendorong setiap aparatur pemerintah untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dan profesional.

Pemprov Kaltim terus berusaha melakukan pembenahan menyangkut struktur organisasi, pengaturan jabatan struktural, rasionalisasi PNS, penegakan disiplin, pemberian sanksi dan penghargaan dan lainnya.

“Berbagai upaya itu untuk memantapkan profesionalisme dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Tidak terkecuali peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui Diklat Kepemimpinan,” jelasnya.

Karena itu, seluruh alumnus diklat, baik teknis dan fungsional maupun diklat strutural, termasuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II harus mampu meningkatkan mutu kepemimpinan serta pelayanan dan memberikan citra baik bagi pemerintah di mata masyarakat.

“Rakyat semakin sadar dan tahu hak dan kewajibannya. Tuntutan masyarakat pun semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam. Sebagai aparatur bersedia bekerja keras serta selalu inovatif dan kreatif dalam pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Sementara itu Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Samarinda Mariman Darto menyebutkan peserta Diklat Kepemimpinan tingkat II Kelas E diikuti 60 peserta.

“Diklat yang dilaksanakan empat bulan (15 April-13 Agustus) itu diikuti peserta terdiri pejabat struktural eselon II. Pejabat kementerian/lembaga sepuluh orang, pemerintah non kementerian 42 orang berasal dari kabupaten dan kota dari Riau hingga Papua serta masing-masing empat orang dari Kaltim dan Kaltara,” ujar Mariman Darto.

Tampak hadir Asisten Pemerintahan Setdaprov Kaltim H Aji Sayyid Fatur Rahman dan Kepala LAN-RI Agus Dwiyanto serta para Kepala Badan Diklat Regional Kalimantan.(yans/es/hmsprov).

Foto: Asisten IV Setprov Kaltim, Dr Meiliana (kanan-depan) dan Kepala LAN-RI Agus Dwiyanto (dua dari kan-depan) bersama sejumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II. (masdiyansyah/humasprov kaltim)

Berita Terkait