Masyarakat Tuntut Aparatur Profesional dan Melayani
SAMARINDA - Kran keterbukaan di era reformasi ini sudah terbuka dan keterbukaan tersebut membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan peningkatan kualitas birokrasi yang profesional, semakin andal dan responsif.
Hal itu dikemukakan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Meiliana saat mewakili Gubernur Kaltim membuka Diklat Manajemen Kepegawaian, Diklat Pengembangan Kepribadian dan Diklat Perencanaan Program di lingkup Pemprov Kaltim, Selasa (28/10).
“Aparatur yang andal dan profesional sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan. Sehingga, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu memberikan pelayanan prima dan berwibawa di mata masyarakat,” ujar Meiliana.
Dia mengakui pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan kualitas birokrasi merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. “Semua itu demi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat agar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Apalagi dampak kemajuan pembangunan saat ini cukup banyak membawa perubahan. Salah satunya rakyat semakin sadar dan tahu hak dan kewajibannya. Tuntutan masyarakat pun semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam.
Adanya peran yang sangat luas bagi aparatur tersebut, memaksa pemerintah harus dapat membangun aparatur yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kepegawaian di instansi masing-masing.
SDM yang kompeten memiliki sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaataan serta bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik dan mampu memainkan peranannya secara optimal.
Sehubungan dengan itulah sangat diperlukan diklat agar dihasilkan aparatur yang memahami dan mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan khususnya di bidang pengelolaan kepegawaian dalam lingkup instansi atau SKPD masing-masing.
Selain itu, Diklat Pengembangan Kepribadian bagi PNS sangat penting dalam upaya membangun dan mengembangkan kepribadian untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan di semua aspek kehidupan pribadi dan kehidupan di dalam lingkungan kerja.
Menurut Meiliana, seseorang yang tidak memiliki kepribadian dapat menyebabkan tidak percaya diri, tidak optimistis dan rendah diri serta malu-malu, gugup dan tidak bisa berbicara dengan lancar.
Kepribadian demikian lanjutnya sangat menyulitkan seseorang apabila harus berinteraksi dengan orang lain. “Terlebih lagi bagi seorang PNS yang sering tampil di hadapan orang banyak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, melalui Diklat Pengembangan Kepribadian dan Diklat Manajemen Kepegawaian diharapkan agar para aparatur pemerintah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta menjadi pribadi yang unggul dan profesional.
“Pada kehidupan sehari-hari sering kita melihat bagaimana seseorang tidak memiliki kepribadian yang baik sehingga tampak tidak bisa eksis di hadapan orang banyak. Disinilah pentingnya seseorang terlebih aparatur wajib memiliki kepribadian,” jelasnya.
Sementara itu, Diklat Perencanaan Program merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan tenaga perencana yang profesional, memiliki wawasan dan keterampilan analisis dalam penyusunan rencana dan program serta penganggaran di SKPD.
“Suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan di suatu instansi tidak terlepas dari perencana yang tepat dan objektif. Karenanya, setiap SKPD wajib memiliki aparatur yang mampu merencanakan secara tepat khususnya rencana penganggaran,” kata Meiliana.
Diharapkan melalui diklat ini PNS memiliki pengetahuan dasar perencanaan program dan kemampuan analisis yang komprehensif serta terpadu dalam menyususn rencana program dan kegiatan serta penganggarannya.
Sementara itu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kaltim H Syafruddin Pernyata menyebutkan Diklat Manajemen Kepegawaian, Diklat Pengembangan Kepribadian dan Diklat Perencanaan Program di lingkup Pemprov Kaltim dilaksanakan selama tujuh hari diikuti 70 peserta. (yans/sul/hmsprov)
Foto : Asisten Administrasi Umum Meiliana mengalungkan tanda peserta Diklat didampinmg Kepala Bandiklat Kaltim H Syafruddin Pernyata. (masdiansyah/humasprov)
17 November 2017 Jam 09:54:38
Pemerintahan
31 Juli 2019 Jam 22:10:06
Pemerintahan
14 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Juli 2019 Jam 22:10:06
Pemerintahan
23 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Maret 2023 Jam 22:01:50
Wakil Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:55:01
Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:52:30
Agenda Pemerintah
30 Maret 2023 Jam 21:51:35
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
25 Februari 2022 Jam 18:55:40
Informasi dan Komunikasi
15 April 2015 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
03 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
15 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
13 Januari 2020 Jam 15:14:50
Even Olahraga