JAKARTA - Pemerintah pusat memberi perpanjangan batas waktu penyiapan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur hingga akhir Januari 2019, sebelum dioperasikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari 16 cek poin yang harus dipenuhi, saat ini tertinggal hanya tiga cek poin. Yakni, terkait proses enam blok lahan dari 519 hektar lahan MBTK yang belum selesai, gapura MBTK di simpang ruas jalan menuju Sangkulirang dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran.
“Tinggal tiga cek poin yang harus kita penuhi. Saya mohon dukungan semua pihak agar masalah-masalah ini bisa segera ditangani dan MBTK bisa segera diresmikan Presiden,” kata Gubernur Isran Noor usai rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Tiga cek poin yang harus dipenuhi itu menurut Gubernur Isran optimis bisa dipenuhi sebelum akhir Januari tahun depan. Soal lahan misalnya, pada rapat itu Bupati Kutai Timur Ismunandar sudah menjelaskan saat ini proses sudah dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan tinggal dilanjutkan ke BPN Pusat.
“Sedangkan gapura MBTK dan fasilitas pemadam kebakaran akan dikoordinasikan oleh Perusda MBS (Melati Bhakti Satya). Insyaallah selesai,” tambah mantan bupati Kutim itu.
Saat ini, fasilitas jalan lingkungan, listrik, air bersih, bahkan pelabuhan berskala internasional sudah tersedia di kawasan tersebut. Khusus listrik dan air, kelak juga bisa dinikmati masyarakat sekitar kawasan industri.
Jika bisa segera diresmikan, maka investor akan mendapat banyak kemudahan dari kawasan ekonomi khusus ini, khususnya terkait pengolahan industri oleochemical, hingga industri pengolahan batu bara, termasuk karet, kakao, sawit dan lainnya. Diyakni Kutim akan berkembang pesat dengan kehadiran kawasan ekonomi khusus ini.
Mendampingi Gubernur Isran Noor dalam rapat tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan H Ichwansyah dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait dan Direktur Perusda MBS Agus Dwitarto. Sementara Menko Darmin Nasution didampingi beberapa Deputi dan Dirjen terkait. (sul/ri/humasprov kaltim)
22 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Oktober 2021 Jam 22:18:07
Pemerintahan
05 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Januari 2021 Jam 12:04:34
Pemerintahan
09 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Juli 2022 Jam 12:57:10
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juli 2022 Jam 12:39:07
Ibu Kota Negara
06 Juli 2022 Jam 12:29:29
Ibu Kota Negara
06 Juli 2022 Jam 12:23:35
Informasi dan Komunikasi
06 Juli 2022 Jam 12:20:41
Ibu Kota Negara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
19 September 2019 Jam 23:04:16
Lingkungan Hidup
23 Juni 2021 Jam 21:45:51
Perencanaan Pembangunan
22 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 November 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
08 Februari 2019 Jam 19:42:41
Agama