SAMARINDA-Tidak bisa dipungkiri sebagai masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai bidang, tentu sangat mengharapkan kualitas pelayanan yang cepat dan memuaskan. Walaupun demikian masih ada ditemukan pelayanan yang lamban dan tidak sesuai apa yang diharapkan.
Hal ini dapat dilihat di beberapa sudut antara lain dari adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah," kata Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Dr Meiliana. Jumat (19/2).
Karena itu ujarnya, Pemprov Kaltim beserta jajarannya berusaha terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pemerintah pun menganggap dan menyadari bahwa di era reformasi saat ini masyarakat menghendaki berbagai kemudahan, tanpa mengurangi persyaratan yang harus dipenuhi, dan mengurangi kewajiban yang harus dilakukan.
Berkenaan dengan itu pula, maka, Pemerintah melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim menggelar Diklat Pelayanan Publik yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh jajaran SKPD masing-masing.
Pendidikan dan pelatihan di berbagai sektor yang dilaksanakan merupakan penjabaran salah satu kebijaksanaan internal yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur yang terampil, handal, tanggap dan sigap dalam mengantisipasi semua permasalahan yang terjadi diharapkan mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat dalam aplikasinya.
"Seluruh SKPD diimbau untuk terus meningkatkan kinerja dengan terus memberikan kemudahan dan kualiatas pelayanan sesuai standar untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat seperti memperpendek jalur persayaratan," ujarnya.
Meiliana menambahkan Pemprov Kaltim akan terus melakukan perbaikan demi perbaikan yang didorong oleh komitmen bersama yakni kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di setiap SKPD.
Pada setiap SKPD akan terus dilakukan pemantauan evaluasi serta pemberian reward bagi yang berhasil melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan berprestasi baik.
Pemerintah juga memberi apresasi yang tinggi kepada SKPD yang memberikan pelayanan publik yang baik terutama pelayanan yang langsung menyentuh ke masyarakat terutama di sektor permodalan, kemudahan sektor kesehatan, perpajakan dan sebagianya. (mar/adv/hmsprov)
19 Juli 2018 Jam 20:39:07
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23 Januari 2020 Jam 08:43:01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Juli 2018 Jam 19:46:59
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 April 2020 Jam 19:21:26
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 April 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30 Agustus 2018 Jam 17:37:27
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
11 November 2018 Jam 18:36:41
Hari Nasional
23 September 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
02 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kehutanan
12 Agustus 2022 Jam 19:23:54
Gubernur Kaltim
21 Maret 2019 Jam 11:00:20
Perkebunan