SAMARINDA - Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim Hj Meiliana mengatakan memasuki Tahun Baru 2018, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting sebagai implementasi reformasi administrasi pemerintahan. Hal itu dikarenakan masih adanya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga perlu ditingkatkan.
Meiliana mengatakan, berbagai regulasi telah diterbitkan, begitu pula dengan pendekatan metode dan instrumen untuk meningkatakan kualitas pelayanan publik telah dikembangkan dan digunakan. "Sehubungan dengan itu, pencanangan rencana aksi peningkatan pelayanan publik yang telah dilakukan sebelumnya menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya melakukan perubahan pola pikir bagi setiap individu maupun kelompok aparatur yang ada di satuan kerja perangkat daerah masing-masing," ujar Meiliana.
Ditambahkan, melalui pencanangan rencana aksi budaya kerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, diharapkan bisa menjadi momentum dalam rangka peneguhan komitmen bersama untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan di segala bidang khusunya dalam pelayanan publik. "Terutama dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yaitu bagaimana kita berprilaku budaya lebih tertib, lebih berdisiplin, bertanggungjawab serta meningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Semua hal itu, menurut Meiliana tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya, karena di dalam diri masing-masing individu ada yang namanya hati dan ini sangat mempengaruhi karakter atau kebiasaan-kebiasaan setiap aparatur. "Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan rencana aksi budaya kerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim jangan hanya sekadar slogan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan komitmen yang kuat," kata Meiliana.
Dikatakan, dalam era transparansi saat ini, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan setiap penyelenggaraan pemerintahan, agar tujuan perubahan pola pikir dalam peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat segera terwujud. "Budaya kerja aparatur bagi kita selaku abdi masyarakat dan abdi negara, sangat penting sebagai dasar dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu semangat jangan sampai kendor untuk melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pengabdian kepada masyarakat, " tegas Meiliana. (mar/sul/ri/humasprov)
25 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Juli 2018 Jam 18:23:14
Pemerintahan
01 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Mei 2021 Jam 22:19:40
Pemerintahan
17 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
18 April 2016 Jam 00:00:00
Kesehatan
14 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Prestasi
15 November 2023 Jam 09:19:45
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Sosial
22 Juli 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah