Kalimantan Timur
Meiliana: Pertahankan WTP Harus Tertib Aset

Meiliana

 

SAMARINDA - Pj Sekretaris Provinsi Kaltim Hj Meiliana mengharapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim maupun kabupaten/kota agar tertib aset  sebagai salah satu syarat dalam  upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. "Oleh karena itu, saya menekankan kepada seluruh OPD provinsi maupun kabupaten/kota untuk tertib aset sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI," kata Meiliana akhir pekan lalu. Selain tertib aset, lanjut Meiliana pencapain target program masing-masing OPD yang perlu diperhatikan  adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Meiliana juga mengharapkan seluruh jajaran Pemprov Kaltim maupun kabupaten/kota terus bekerja lebih baik lagi. Sebab, untuk meraih maupun  mempertahankan opini WTP tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu perjuangan keras agar usaha dan upaya melalui peningkatan kinerja membuahkan hasil yang maksimal. "Saya menghendaki semua jajaran pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota mulai dari pimpinan, staf dan karyawan terus meningkatkan kinerja, terutama mengelola keuangan sesuai standar akuntasi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk bisa mempertahankan kembali opini WTP," pintanya. 

 

Menurutnya,  tertib aset dan kinerja keuangan dan laporan pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kesuksesan di bidang ini diharapkan program-program yang direncanakan segera terlaksana dan dinikmati masyarakat. "Tertib aset dan kinerja keuangan dan laporan keuangan yang baik dapat mencegah penyimpangan. Hal ini juga sesuai target Pemprov mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Salah satunya  untuk  mempertahankan opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah. Intinya bagaimana semua membangun sinergi untuk  bisa mempertahankan  WTP," papar Meiliana.(mar/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation