SAMARINDA - Kasus gizi buruk akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama (stunting) ternyata juga terjadi di Kaltim, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana menyebutkan dari 100 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) mendapatkan prioritas untuk menurunkan angka penderita gizi buruk. Stunting banyak menyebabkan meningkatnya angka kematian bayi dan anak serta menyebabkan mudah sakit dan memiliki postur pendek saat dewasa. Dikatakan, Kabupaten PPU merupakan salah satu dari 100 kabupaten/kota yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program prioritas dalam penurunan prevalensi stunting.
Gambaran prevalensi stunting di PPU terlihat cukup mencemaskan. Prevalensi kurus menurun dari 13,5 persen pada tahun 2014 menjadi 7,7 persen pada tahun 2017. Gizi kurang dari 18,2 persen pada tahun 2014 menjadi 20,8 persen pada tahun 2017, tinggi badan pendek 29,5 persen pada tahun 2014 menjadi 31,8 persen pada tahun 2017. "Terkait penanganan stunting tersebut, diharapkan setelah rapat Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Provinsi Kaltim segera membentuk kelompok kerja (pokja) dan langsung terjun ke daerah bersangkutan untuk mengatasinya. Pemerintah harus hadir melakukan penanganan, " kata Meiliana saat membuka Rapat Forum Germas Kaltim di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/2).
Menurut Meiliana yang juga Ketua Harian Forum Germas Kaltim, penanganan stunting perlu koordinasi antarsektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta masyarakat umum. "Presiden dan wakil presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung penanganan stunting agar turun prevalensinya dan secara merata dapat diatasi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, melalui rapat Forum Germas diharapkan dapat menyatukan persepsi dan bersama-sama melakukan intervensi stunting serta menghasilkan rencana kegiatan yang dapat segera dilaksanakan dengan optimal," papar Meiliana.
Usai pembukaan kemudian dilakukan paparan program Dinas Kesehatan yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dr Hj Rini Retno Sukesi dan dilanjutkan tanya jawab dengan peserta rapat. Hadir pada rapat forum Germas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim HM Jauhar Effendi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto, serta perwakilan dari badan dan lembaga terkait. (mar/sul/humasprov)
06 Desember 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
26 Februari 2016 Jam 00:00:00
Kesehatan
12 Juli 2020 Jam 00:34:17
Kesehatan
18 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
04 Juni 2020 Jam 23:50:22
Kesehatan
03 Juli 2020 Jam 09:59:31
Kesehatan
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 13:38:15
PKK
24 Januari 2023 Jam 13:35:08
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 07:35:37
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
15 September 2016 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
10 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Mei 2018 Jam 23:49:05
Pemerintahan
21 Oktober 2019 Jam 21:01:36
Kehutanan
24 Juli 2019 Jam 21:21:24
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak