Membangun Kearifan Lokal untuk Menantisipasi Kekerasan Masyarakat
SAMARINDA – Pendidikan anti kekerasan dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (kearifan lokal), baik nilai-nilai agama dan etnik (budaya) serta hak-hak asasi manusia (HAM).
Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Polhukkam Ahmadi pada Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh adat dan pemuda di Ruang Bina Bangsa, Rabu (30/4).
Menurut dia, pendidikan anti kekerasan mengindikasikan sebagai proses pembelajaran dan penanaman sikap mental yang mengedepankan nilai positif anti kekerasan dalam menghadapi permasalahan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam masyarakat.
Pelibatan para tokoh (agama, masyarakat dan adat) dalam pendidikan anti kekerasan sangat penting dan efektif untuk mengangkat perdamaian dan toleransi, sehingga terwujud ketenangan dan ketenteraman serta rasa aman bagi setiap warga.
“Kita tidak akan membiarkan terjadinya tindak kekerasan. Karena itu pendidikan anti kekerasan perlu dilakukan, selain terus berupaya melakukan pencegahan secara kultural dan edukatif,” ujarnya.
Selain itu, setiap agama mengajarkan agar umatnya menjunjung tinggi kedamaian dan toleransi. Demikian pula dengan nilai-nilai etnik budaya dan nilai-nilai HAM yang bersifat universal (umum) yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.
Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama, budaya dan HAM perlu disosialisasikan dan ditindaklanjuti dalam pembelajaran di dalam institusi-institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan non-formal di masyarakat.
Diharapkan, para tokoh mampu bertindak cepat dengan mengutamakan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat serta HAM. Bahkan, mampu mengupayakan pemulihan pasca konflik berupa penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita bersyukur, Kaltim hingga kini masih dalam kondisi yang aman dan damai. Keadaan ini perlu terus dipelihara dan dijaga serta dipertahankan dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan di masyarakat,” harapnya.
Disebutkan, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat terus berupaya menjaga stabilitas daerah yang selama ini sudah terjaga dengan baik, baik perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda.
Termasuk organisasi kemasyarakatan baik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Komunikasi Intelijen Daerah (Komida).
Sosialisasi pendidikan anti kekerasan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh adat dan pemuda diikuti 80 peserta dengan pemateri Komandan Korem 091 Aji Surya Natakesuma dan dari Polresta Samarinda. (yans/es/hmsprov).
Foto: Sejumlah peserta Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Adat dan pemuda. (johan/humasprov)
19 November 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 Oktober 2019 Jam 22:19:44
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
09 Oktober 2018 Jam 18:43:34
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29 Mei 2020 Jam 12:05:32
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 21:24:32
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 November 2023 Jam 19:34:35
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
24 Juni 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
14 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
07 Agustus 2017 Jam 11:59:01
Perencanaan Pembangunan
20 Desember 2019 Jam 21:36:12
Kegiatan Silaturahmi
08 Mei 2021 Jam 23:05:16
Kerjasama Pemerintahan