APPSI Minta MP3EI Dilanjutkan
MANADO - Berbagai proyek yang terangkum dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diminta untuk tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, program ini dinilai telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah dan akan sangat tidak menguntungkan jika prosesnya dihentikan.
Saat Rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Manado, Selasa (23/9) lalu, Gubernur Awang Faroek Ishak kembali mengingatkan agar pemerintahan mendatang dapat melanjutkan proyek-proyek MP3EI.
“Kita sudah sangat menikmati dampak positif MP3EI ini. Karena itu, jangan sampai program ini stop,” tegas Awang.
MP3EI termasuk rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang sudah berlangsung, hendaknya dapat terus dilanjutkan. Kolaborasi pembangunan dalam MP3EI, yang tidak hanya mengandalkan dukungan APBN dan APBD itu menurut Awang sangat baik.
Keterlibatan BUMN dan swasta nasional maupun asing, diyakininya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Awang Faroek mencontohkan sejumlah proyek MP3EI yang telah memberikan kontribusi bagi pergerakan positif bagi kemajuan ekonomi daerah diantaranya, pembangunan bandara, termasuk bandara di perbatasan, pelabuhan laut dan pembangkit listrik oleh PLN maupun swasta.
“MP3EI adalah peluang bagi kami untuk mempercepat kemajuan daerah. Apapun namanya, kami sangat berharap proyek-proyek MP3EI bisa tetap dilanjutkan karena dampaknya sangat signifikan bagi kami,” harap Awang.
Senada dengan Awang, Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh. Menurut dia, MP3EI merupakan kolaborasi pembiayaan pembangunan yang sangat baik. Tidak mungkin berharap banyak dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, tentu dukungan pusat, BUMN dan swasta sangat diharapkan.
“Kalau proyek sudah diground breaking, tapi tidak dilanjutkan. Lalu apa kata rakyat? Saya yang dituntut. Mereka sudah tepuk tangan karena akan menikmati rel kereta api, sekalinya dibatalkan. Bisa marah rakyat kalau begitu,” tegas Anwar Adnan Saleh.
Sebagai provinsi baru, dia dan masyarakatnya sangat merasakan manfaat pelaksanaan MP3EI ini.
Masukan lain disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim. Demi pembangunan yang berkeadilan, dia mengingatkan agar para menteri Jokowi-JK tidak pilih kasih untuk melayani dan memberikan dukungan kepada daerah-daerah.
“Menteri baru tidak boleh pilih kasih. Jangan lihat bajunya. Karena duit besar itu masih ada di APBN, lewat kementerian-kementerian. Jangan sampai kita malah jadi seperti pengemis. Karena harus meminta-minta ke kementerian,” sindir Idris Rahim.
Lebih menyedihkan, jika program pusat yang dilaksanakan tanpa melibatkan daerah ternyata tidak sejalan dengan program yang sudah dilaksanakan daerah. Dia juga menyentil porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBN yang masih mengacu pada standar minimal. Padahal seharusnya lebih banyak diserahkan ke daerah. (sul/es/hmsprov)
////FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka HUT Provinsi Sulut ke-50. (samsul/humasprov)
05 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Mei 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 September 2019 Jam 22:14:53
Pemerintahan
16 Januari 2022 Jam 21:07:55
Pemerintahan
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 21:24:32
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 November 2023 Jam 19:34:35
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 17:18:01
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
23 Oktober 2018 Jam 20:21:31
Kegiatan Silaturahmi
24 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
07 April 2020 Jam 10:52:14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 April 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
04 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan