SAMARINDA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim segera menyurati DPMD Kabupaten se-Kaltim agar memedomani Surat Mendagri No141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes serta Perbup yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
"DPMPD Provinsi melalui Bidang Pemdeskel akan menindaklanjuti terbitnya Surat Mendagri tersebut dengan menyurati DPMD Kabupaten untuk memedomani aturan tersebut, khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa," kata Kepala DPMPD Kaltim HM Syirajudin, Rabu (12/8/2020).
Selain menyurati DPMD Kabupaten, Bidang Pemdeskel bakal selalu berkoordinasi dengan kabupaten terkait permasalahan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tujuannya agar kepala desa tidak melakukan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
Surat Mendagri tersebut terbit menyikapi meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap banyaknya sengketa tata usaha negara antara kepala desa dengan perangkat desa.
"Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa," katanya.
Secara prinsip pemerintah berkomitmen menjadikan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada kepala desa dalam melayani masyarakat melaksanakan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. (jay/sul/humasprov kaltim)
23 November 2017 Jam 08:39:03
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21 September 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 September 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20 September 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03 September 2018 Jam 20:07:51
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
03 April 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Mei 2020 Jam 20:46:13
Penanggulangan Bencana
27 Januari 2020 Jam 15:26:35
Aspirasi Masyarakat
27 November 2015 Jam 00:00:00
Sosial
05 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan