SAMARINDA – Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) se-Indonesia sepakat meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mempertahankan lembaga BPPD se-Indonesia.
Kesepakatan yang dituangkan saat deklarasi BPPD se-Indonesia di Bali merupakan kesepakatan yang diambil menyusul terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
"Deklarasi Bali yang membahas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menghasilkan rekomendasi agar Mendagri selaku Kepala BNPP segera membuat Surat Edaran kepada Gubernur atau Bupati dan Walikota di daerah perbatasan negara agar keberadaan lembaga BPPD tetap dipertahankan,” kata Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid yang turut hadir dalam deklarasi tersebut.
Menurut Frederik, kelembagaan BNPP setara dengan Kementerian dan pejabatnya harus dijabat oleh kepala badan yang definitif dan badan pengelola perbatasan di daerah harus tetap dipertahankan sebagai perangkat daerah.
"Apalagi masih terjadi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang dapat menimbulkan kecemburuan dan berpotensi terjadinya degradasi jiwa kebangsaan. Selain itu juga, masih belum sinkronnya perencanaan dan pembangunan di wilayah perbatasan negara sehingga masih diperlukan peran badan tersebut di daerah," tegasnya. (rus/sul/es/humasprov)
28 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
25 April 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
02 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
26 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
24 November 2017 Jam 08:47:58
Pertahanan Keamanan
02 April 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Maret 2023 Jam 23:53:03
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:40
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:09
Wakil Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:43:56
Agama
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
21 September 2018 Jam 18:35:22
Pemerintahan
28 November 2017 Jam 08:44:07
Pembangunan
12 November 2015 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
16 Juli 2020 Jam 22:37:43
Kesehatan
26 September 2020 Jam 21:40:21
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri