SAMARINDA – Sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 15 April 2013 yang ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, peresmian daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara dan Bupati Mahakam Ulu dilaksanakan pada hari ini, Senin (22/4).
Peresmian DOB dan pelantikan PJ Gubernur Provinsi Kaltara dan Pj Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan bersama 10 DOB lainnya di Indonesia. Karean pada kesempatan tersebut akan dilaksanakan peresmian dan pelantikan bagi 12 DOB sekaligus penjabatnya.
Dalam surat tersebut diundang 10 gubernur dan 10 bupati sebagai daerah asal pemekaran (daerah induk) untuk menghadiri peresmian sekaligus pelantikan yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta.
Adapun 10 gubernur yang diundang yakni Gubernur Kaltim dan Sumatera Selatan serta Lampung, Jawa Barat dan Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Nusa tenggara Timur serta Papua Barat.
Sedang 10 bupati yang diundang yakni Bupati Kutai Barat serta Bupati Lampung Barat dan Bupati Ciamis, Bupati Belu dan Bupati Mamuju, Bupati Banggai Kepulauan, Bupati Kolaka dan Bupati Kepualauan Sula serta Bupati Manokwari.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengemukakan dukungannya beserta seluruh jajaran Pemprov Kaltim dalam pembentukkan DOB baik Kaltara maupun Mahakam Ulu terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
“Kita berharap agar setelah resmi terbentuk dan terpilihnya pimpinan baru bagi Kaltara maupun Mahakam Ulu, maka pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dapat terwujud,” ujar Awang Faroek Ishak.
Diakuinya, walaupun selama beberapa tahun ini masih menjadi tanggungjawab Kaltim untuk memberikan dukungan pembiayaan maupun SDM dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.
Terkait Penjabat Gubernur Kaltara, Awang Faroek mengatakan pemilihan Pj Gubernur Kaltara, Kaltim hanya mengusulkan satu nama, yakni Dr H Irianto Lambrie yang kini menjabat Sekprov Kaltim.
Hal itu dilakukan, karena Irianto dinilai mengetahui persis kondisi daerah tersebut. Jika usul ini dipenuhi, tentu ini akan membantu perkembangan pembangunan pemerintahan di Kaltara. (yans/hmsprov).
///Foto : Irianto Lambrie
03 Januari 2020 Jam 11:55:18
Pemerintahan
10 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Agustus 2021 Jam 09:36:18
Pemerintahan
05 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Januari 2018 Jam 01:50:19
Pemerintahan
28 November 2023 Jam 19:28:05
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:17:40
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 17:27:49
Gubernur Kaltim
27 November 2023 Jam 22:02:25
Gubernur Kaltim
27 November 2023 Jam 21:56:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
25 April 2019 Jam 10:12:11
Rapat Koordinasi Pemerintah
08 Desember 2017 Jam 22:08:13
Pembangunan
14 Juni 2019 Jam 22:54:44
Perencanaan Pembangunan
10 Juni 2020 Jam 20:05:32
Kerjasama Pemerintahan