SAMARINDA – Sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 15 April 2013 yang ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, peresmian daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara dan Bupati Mahakam Ulu dilaksanakan pada hari ini, Senin (22/4).
Peresmian DOB dan pelantikan PJ Gubernur Provinsi Kaltara dan Pj Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan bersama 10 DOB lainnya di Indonesia. Karean pada kesempatan tersebut akan dilaksanakan peresmian dan pelantikan bagi 12 DOB sekaligus penjabatnya.
Dalam surat tersebut diundang 10 gubernur dan 10 bupati sebagai daerah asal pemekaran (daerah induk) untuk menghadiri peresmian sekaligus pelantikan yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta.
Adapun 10 gubernur yang diundang yakni Gubernur Kaltim dan Sumatera Selatan serta Lampung, Jawa Barat dan Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Nusa tenggara Timur serta Papua Barat.
Sedang 10 bupati yang diundang yakni Bupati Kutai Barat serta Bupati Lampung Barat dan Bupati Ciamis, Bupati Belu dan Bupati Mamuju, Bupati Banggai Kepulauan, Bupati Kolaka dan Bupati Kepualauan Sula serta Bupati Manokwari.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengemukakan dukungannya beserta seluruh jajaran Pemprov Kaltim dalam pembentukkan DOB baik Kaltara maupun Mahakam Ulu terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
“Kita berharap agar setelah resmi terbentuk dan terpilihnya pimpinan baru bagi Kaltara maupun Mahakam Ulu, maka pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dapat terwujud,” ujar Awang Faroek Ishak.
Diakuinya, walaupun selama beberapa tahun ini masih menjadi tanggungjawab Kaltim untuk memberikan dukungan pembiayaan maupun SDM dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.
Terkait Penjabat Gubernur Kaltara, Awang Faroek mengatakan pemilihan Pj Gubernur Kaltara, Kaltim hanya mengusulkan satu nama, yakni Dr H Irianto Lambrie yang kini menjabat Sekprov Kaltim.
Hal itu dilakukan, karena Irianto dinilai mengetahui persis kondisi daerah tersebut. Jika usul ini dipenuhi, tentu ini akan membantu perkembangan pembangunan pemerintahan di Kaltara. (yans/hmsprov).
///Foto : Irianto Lambrie
05 November 2020 Jam 10:10:57
Pemerintahan
10 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 September 2018 Jam 19:27:19
Pemerintahan
23 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Maret 2018 Jam 19:52:09
Pemerintahan
22 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
13 Juni 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
13 Juli 2019 Jam 08:12:04
Kehumasan
24 Mei 2022 Jam 21:12:40
Informasi dan Komunikasi
24 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
29 Januari 2022 Jam 20:35:27
Gubernur Kaltim