07 Juli 2023 Jam 11:30:26   Nety   Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur   1914 kali

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menghadiri sekaligus menjadi panelis dalam Diskusi Panel Bidang Studi Politik Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhanas RI di Ruang NKRI Gd. Pancagatra Lt. 3 Barat Lemhanas RI, Kamis (6/7/2023). 

 

Peserta dihadiri 100 orang yang terdiri dari personel TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, lembaga negara, kementerian, pemerintah provinsi, partai politik, organisasi masyarakat, badan usaha dan negara sahabat. 

 

Dalam paparannya, Sekda Sri Wahyuni menyampaikan materi menakar konsistensi berbagai pilar, baik KPU, Bawaslu, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu khususnya Pemilu 2024 mendatang. Partisipasi pemilih pada pemilu/pilkada di Kaltim rata-rata masih di bawah target nasional 77,5 persen.  

“Tugas kita bersama ialah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan memberikan kepastian hukum serta mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu,” sebut Sri.  

 

Sri mengatakan pemilu serentak tahun 2024  memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Adapun pilkada serentak tahun 2024 memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dijadwalkan pada 27 November 2024. 

 

“Indikator keberhasilan pemilu dapat dilihat dari pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan. Tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, partisipasi pemilih yang tinggi, dan Pemerintahan tetap berjalan lancar,” papar Sri. 

 

Dia mengatakan generasi muda penting untuk melek politik. Karena generasi muda mendominasi jumlah pemilih. Artinya, generasi muda adalah pemangku kepentingan sesungguhnya. 

 

“Generasi muda diharapkan dapat menjadi aktor dalam memfilter berita hoaks dan ujaran kebencian. Sebaiknya generasi muda mampu menyebarkan dan menjaga nilai-nilai toleransi atas persaingan politik. Kemudian diharapkan mampu memberikan kritik obyektif,” harap dia. 

 

Sri mengatakan peran penting pemerintah dalam menjaga netralitas pemilu dan pilkada 2024 yakni menciptakan kondisi yang adil, penegakan hukum yang adil, netralitas aparat penegak hukum, pengawasan netral oleh Bawaslu, penggunaan sumber daya publik secara adil, serta menghindari intervensi politik. (yuv/sul/ky/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak