SAMARINDA - Masih ada sebagian orang menganggap pemindahan ibu kota negara baru Republik Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN) belum prioritas.
"Bahkan pembangunannya, kata mereka sangat memberatkan keuangan negara," kata Gubernur Kaltim Dr Isran Noor di hadapan ratusan akademisi, pekan lalu.
Orang-orang itu lanjut Gubernur, mengatakan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, maka Indonesia terlalu cepat mengambil kebijakan memindahkan ibu kota negara.
Kalau hanya berpikir keperluan, menurut Gubernur, wajar berpikir demikian. Belum lagi, ujarnya, mereka berkeyakinan Indonesia belum punya kapasitas keuangan dan belum memiliki prioritas.
"Padahal kita dituntut jauh berpikir ke depan. Membuat masa depan bangsa lebih baik," ungkapnya, seraya menambahkan bagaimana Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memindahkan ibu kota negara namun belum berhasil.
"Dan baru terwujud di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini keputusan luar biasa," ungkapnya lagi.
Orang nomor satu Benua Etam ini pun mengambil contoh beberapa negara besar yang saat ini sedang membangun ibu kota baru.
Di China ada kota baru "Xiongan" dibangun sebelah selatan Beijing, karena populasi di Beijing sudah mencapai 53 juta orang, sehingga dibangun kota baru senilai Rp8.500 triliun.
"Sekarang mungkin sisa sekitar 15 persen selesai. Dan nilai pembangunannya hampir empat kali APBN negara Indonesia," sebutnya.
Selain itu, Negara Mesir saat ini membangun kota baru "New Cairo" sekitar 50 km dari Kairo (ibukota negara) dengan biaya lebih kurang Rp1.700 triliun.
Begitu pula, kota baru di Arab Saudi juga dibangun dengan anggaran senilai Rp3.800 triliun.
"Negara-negara itu membangun jauh lebih besar biayanya dari kita membangun IKN sekarang," tegasnya.
Saat Covid-19 lalu, ujarnya, sangat menguras keuangan negara hingga menghabiskan sedikitnya dana sebesar Rp1.300 triliun.
Dimana Rp800 triliun untuk kesehatan dan sisanya Rp500 triliun diperuntukkan sektor perekonomian atau pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Saat ini kita membangun ibu kota negara baru hanya dengan keperluan dana Rp466 triliun, kecil itu. Itulah kehebatannya," tandasnya.
Bahkan membangun kota itu dengan sebuah sistem dan dari Rp466 triliun itu hanya 20 persen yang sesuai didalam undang-undang harus disiapkan negara melalui APBN.
"Gak banyak. Sisanya melalui KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha, baik BUMN, swasta dan investor," jelasnya lagi.
"Bearti dana negara sangat kecil, hanya Rp100 triliun yang disediakan negara dari Rp466 triliun," sambung Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)
01 November 2022 Jam 07:12:24
Gubernur Kaltim
24 Maret 2022 Jam 21:52:49
Gubernur Kaltim
01 Juni 2022 Jam 08:37:54
Gubernur Kaltim
27 Oktober 2022 Jam 06:21:15
Gubernur Kaltim
24 Agustus 2023 Jam 19:17:18
Gubernur Kaltim
02 Januari 2023 Jam 06:02:20
Gubernur Kaltim
04 Oktober 2023 Jam 19:02:03
Gubernur Kaltim
04 Oktober 2023 Jam 19:01:02
Gubernur Kaltim
04 Oktober 2023 Jam 18:55:15
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
06 Agustus 2021 Jam 09:20:03
Kesehatan
02 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
03 Maret 2023 Jam 18:18:48
PKK
01 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kehutanan
05 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan