Menggunakan Pola KPBU, Gubernur Yakin Pembangunan IKN Tidak Menguras Uang Negara

18 Februari 2023 Jam 21:36:09 Cinthia Gubernur Kaltim 298 kali

Foto Adi Suseno / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Masih ada sebagian orang menganggap pemindahan ibu kota negara baru Republik Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN) belum prioritas.

"Bahkan pembangunannya, kata mereka sangat memberatkan keuangan negara," kata Gubernur Kaltim Dr Isran Noor di hadapan ratusan akademisi, pekan lalu.

Orang-orang itu lanjut Gubernur, mengatakan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, maka Indonesia terlalu cepat mengambil kebijakan memindahkan ibu kota negara.

Kalau hanya berpikir keperluan, menurut Gubernur, wajar berpikir demikian. Belum lagi, ujarnya, mereka berkeyakinan Indonesia belum punya kapasitas keuangan dan belum memiliki prioritas.

"Padahal kita dituntut jauh berpikir ke depan. Membuat masa depan bangsa lebih baik," ungkapnya, seraya menambahkan bagaimana Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memindahkan ibu kota negara namun belum berhasil.

"Dan baru terwujud di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini keputusan luar biasa," ungkapnya lagi.

Orang nomor satu Benua Etam ini pun mengambil contoh beberapa negara besar yang saat ini sedang membangun ibu kota baru.

Di China ada kota baru "Xiongan" dibangun sebelah selatan Beijing, karena populasi di Beijing sudah mencapai 53 juta orang, sehingga dibangun kota baru senilai Rp8.500 triliun.

"Sekarang mungkin sisa sekitar 15 persen selesai. Dan nilai pembangunannya hampir empat kali APBN negara Indonesia," sebutnya.

Selain itu, Negara Mesir saat ini membangun kota baru "New Cairo" sekitar 50 km dari Kairo (ibukota negara) dengan biaya lebih kurang Rp1.700 triliun.

Begitu pula, kota baru di Arab Saudi juga dibangun dengan anggaran senilai Rp3.800 triliun.

"Negara-negara itu membangun jauh lebih besar biayanya dari kita membangun IKN sekarang," tegasnya.

Saat Covid-19 lalu, ujarnya, sangat menguras keuangan negara hingga menghabiskan sedikitnya dana sebesar Rp1.300 triliun.

Dimana Rp800 triliun untuk kesehatan dan sisanya Rp500 triliun diperuntukkan sektor perekonomian atau pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Saat ini kita membangun ibu kota negara baru hanya dengan keperluan dana Rp466 triliun, kecil itu. Itulah kehebatannya," tandasnya.

Bahkan membangun kota itu dengan sebuah sistem dan dari Rp466 triliun itu hanya 20 persen yang sesuai didalam undang-undang harus disiapkan negara melalui APBN.

"Gak banyak. Sisanya melalui KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha, baik BUMN, swasta dan investor," jelasnya lagi.

"Bearti dana negara sangat kecil, hanya Rp100 triliun yang disediakan negara dari Rp466 triliun," sambung Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)