Menteri ESDM Restui Kaltim Ikut Kelola Blok Mahakam

24 Januari 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pertahanan Keamanan 797 kali

Menteri ESDM Restui Kaltim Ikut Kelola Blok Mahakam

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal menegaskan setelah bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said baru-baru ini, Kaltim mendapat kesempatan untuk ikut mengelola Blok Mahakam bersama kontraktor pengelola yang akan ditetapkan Pemerintah Pusat tahun ini. Blok Mahakam yang saat ini masih dikelola Total E&P akan berakhir pada 2017.

Kaltim kemungkinan akan dapat menyertakan working interest dalam pengelolaan Blok Mahakam sekitar 10 persen. Setelah pertemuan ini, selanjutnya Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Kutai Kartanegara working interest tersebut.

“Dasar Kaltim berkesempatan untuk turut serta mengelola itu cukup banyak, antara lain alasannya adalah masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum dapat diwujudkan masyarakat Kaltim, karena alokasi anggaran yang terbatas, sehingga tuntutan ini dilakukan,” kata Mukmin Faisyal di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (23/1).

Meski demikian, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa untuk mewujudkan tuntutan itu, Kaltim tetap pada jalur perjuangan secara konstitusional. Karena, Negara ini adalah negara demokrasi yang setiap daerah berhak menyuarakan aspirasi rakyat melalui proses konstitusional.

Selanjutnya, Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina yang kemungkinan akan menjadi kontraktor baru untuk mengelola Blok Mahakam. Mukmin menambahkan, untuk menyukseskan tuntutan ini bukan hanya melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM, komunikasi juga dilakukan dengan PT Pertamina.

Karena itu, Mukmin meminta agar masyarakat bersabar dan selalu menjaga kondusifitas daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini berjalan baik dan tertib.

Pemprov Kaltim berharap dengan kondusifitas daerah yang baik, pemerintah juga dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik. “Perjuangan ini terus dilakukan Pemprov Kaltim, hingga betul-betul ada keputusan resmi dari pemerintah pusat,” jelasnya. (jay/sul/hmsprov)

Berita Terkait