Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan pemerintah akan tetap memerhatikan masa depan para tenaga honorer.
Penegasan itu disampaikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Jumat (24/2/2023).
"Saya sudah bertemu Pak Isran (Ketua Umum APPSI). Saya sudah bertemu Apkasi, sudah bertemu Apeksi. Sudah ketemu DPR untuk mencari jalan tengah. Insyaallah sudah mendekati ketemu (kesepakatan)," ungkap Menteri Abdullah Azwar Anas.
"Tidak ada penambahan anggaran, tetapi kalau bisa juga tidak ada pemberhentian tenaga honorer," imbuhnya.
Secara jujur mantan bupati Banyuwangi itu mengatakan jika para tenaga honorer juga berjasa dengan jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Dia memberi contoh pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh ASN, dikerjakan oleh tenaga honorer. Dan itu hampir terjadi di semua instansi pemerintahan baik di daerah maupun kementerian dan lembaga.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas juga menyebutkan saat ini pihaknya sudah membentuk tim bersama APPSI (asosiasi provinsi), Apeksi (asosiasi pemerintah kota), Apkasi (asosiasi pemerintah kabupaten) untuk menemukan solusi terbaik dari masalah tenaga honorer ini.
"Pemerintah pusat tidak bisa seenaknya. Arahan Bapak Presiden, pemerintah pusat harus lebih banyak mendengar," kata Abdullah Azwar Anas.
Sejauh ini terdapat 3 opsi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Pertama seluruhnya diangkat. Kedua seluruhnya diberhentikan dan ketiga diangkat dengan prioritas.
Opsi pertama dan kedua sulit diterapkan mengingat keuangan negara dan potensi gejolak sosial. Sementara opsi ketiga tidak cukup menyelesaikan masalah, sebab masih banyak tenaga honorer yang belum terakomodasi. Jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia saat ini mencapai 2,3 juta orang.
"Opsi lain yang saat ini sedang didiskusikan oleh tim adalah pengangkatan menjadi PPPK Terikat dan PPPK Bebas," ungkap Azwar Anas.
Sesi persidangan pagi tadi dipimpin Gubernur Jambi Al Haris, dengan narasumber Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Ketua KASN Prof Agus Pramusinto dan Ketua Dewan Pakar APPSI Prof Ryas Rasyid. (sul/ky/adpimprov kaltim)
04 Agustus 2022 Jam 18:16:07
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
01 November 2022 Jam 07:07:25
Informasi dan Komunikasi
26 Juni 2022 Jam 07:17:10
Informasi dan Komunikasi
09 Mei 2022 Jam 20:46:18
Informasi dan Komunikasi
17 Februari 2022 Jam 09:59:19
Informasi dan Komunikasi
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
18 November 2021 Jam 22:22:03
Kependudukan dan Catatan Sipil
16 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 November 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
21 April 2022 Jam 09:21:43
Pertanian dan Ketahanan Pangan
03 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan