SAMARINDA - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengatakan Pemprov Kaltim selama kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy dinilai telah mampu menyukseskan pembangunan di wilayah perbatasan. Buktinya, beberapa pembangunan di wilayah perbatasan telah dilakukan.
Contohnya, pembangunan tiga bandara di wilayah perbatasan, yakni Long Bawan di Nunukan, Long Ampung di Malinau dan Datah Dawai di Kutai Barat. “Infrastruktur memang menjadi masalah utama di wilayah perbatasan. Tetapi, dengan komitmen besar yang dilakukan Pemprov Kaltim saat ini, secara umum ada pergerakan sangat signifikan,” kata Helmy Faishal Zaini di Samarinda, Jumat (22/2).
Contoh yang mudah dilihat adalah ketika pemerintah mengalami kesulitan membuka akses jalan darat, Gubernur Awang Faroek berinisiatif melakukan kerjasama dengan jajaran TNI untuk membangun tiga bandara di perbatasan.
Dia menilai, membangun jalan darat memang relatif lebih sulit. Ada banyak regulasi yang harus dilewati sehingga progresnya tidak maksimal. Selain itu, alokasi anggarannya pun dipastikan jauh lebih mahal.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan, Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kaltim Frederik Bid mengatakan sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita awal pembangunan Pemprov Kaltim, yakni mewujudkan masyarakat Kaltim yang sejahtera, maka pembangunan bandara di perbatasan diharapkan dapat memperluas dan memperlancar distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat, karena akan bisa didarati pesawat berbadan lebar sejenis Hercules.
Dijelaskan, saat ini ada tiga landasan pacu atau run way yang diperpanjang menjadi 1.600 meter dari kondisi eksisting, yakni Bandara Long Bawan, Nunukan (panjang 900 meter dengan lebar 23 meter), Long Ampung, Malinau, (panjang 840 meter dan lebar 23 meter), dan Datah Dawai di Long Lunuk, Kutai Barat (panjang 750 meter dan lebar 23 meter).
“Kami berharap, pengembangan pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga bisa menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Karena, wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya. (jay/hmsprov)
//Foto: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini pada kunjungannya di Universitas Mulawarman. (jaya/humasprov kaltim).
06 November 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
13 Februari 2019 Jam 17:05:00
Perhubungan
19 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
22 Januari 2014 Jam 00:00:00
Perhubungan
10 September 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
09 Mei 2015 Jam 00:00:00
Perhubungan
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
26 Februari 2018 Jam 18:09:03
Energi dan Sumber Daya Mineral
02 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
29 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Desember 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
27 September 2018 Jam 18:03:18
Pemerintahan