Menunggu Batu Pertama Ibu Kota Negara

12 Mei 2019 Jam 22:13:50 Humas Prov. Kaltim Kolom Minggu 2674 kali

Kunjungannya Presiden Jokowi ke Bukit Soeharto (syaiful/humasprovkaltim)

“Prinsipnya Kaltim siap jadi ibu kota negara, sepanjang untuk kebaikan Indonesia dan kemaslahatan rakyat Kaltim. Kita pasti dukung. ” (Isran Noor - Gubernur Kaltim)

WACANA pemindahan ibu kota negara nampaknya masih akan menjadi isu hangat beberapa waktu ke depan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri, sang pemilik rencana, masih berusaha menemukan feeling-nya, di titik mana kelak batu pertama pembangunan ibu kota pengganti Jakarta itu akan ditanam.

“Saya ini ke lapangan hanya satu, mencari feeling-nya. Biar dapat feeling-nya,” ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat berada di “Kawasan Segitiga” Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (8/5/2019).

Kawasan Segitiga yang ditawarkan Kalteng memiliki keunggulan minim risiko bencana dan ketersediaan lahan yang luas. “Kalau dari sisi keluasan di sini mungkin paling siap. Mau minta 300.000 hektar ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap,” sebut Jokowi.

Apalagi, provinsi ini, khususnya Kota Palangkaraya sudah digadang-gadang akan menjadi ibu kota negara sejak era Presiden Soekarno. Namun Kawasan Segitiga ini belum memiliki dukungan infrastruktur yang cukup memadai untuk menjadi sebuah ibu kota negara.

Jika ibu kota negara diputuskan dibangun di kawasan ini, maka beban negara pasti akan jauh lebih berat, karena biaya pembangunan yang pasti akan jauh lebih mahal.

Lantas bagaiamana dengan Kaltim? Sebagai satu dari empat provinsi yang dilirik Presiden Joko Widodo, tentu Kalimantan Timur (Kaltim) harus menawarkan opsi terbaik. Apalagi, rencana ini bukan semata soal pemindahan ibu kota negara, tetapi lebih dari itu adalah soal pemerataan pembangunan kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi pun mengisahkan pengalamannya saat berada satu mobil bersama orang nomor satu Indonesia itu saat peninjauan ke lokasi rencana ibu kota negara di Kilometer 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang masih berada di kawasan Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Selasa (7/5/2019).

“Sepanjang perjalanan di dalam mobil, kami banyak berbincang. Intinya, beliau (Presiden Jokowi) melihat Kaltim sebagai salah satu provinsi yang cukup strategis untuk dijadikan alternatif ibu kota. Pertama karena Kalimantan secara umum lepas dari ring of fire (gempa) dan jauh dari kebencanaan lainnya,” kata Hadi Mulyadi mengungkapkan isi sebagian pembicaraannya bersama Presiden Jokowi saat itu.

Keunggulan lain yang dimiliki Kaltim adalah faktor sosio kultural, dimana rakyat Kaltim sangat terbuka terhadap kehadiran penduduk dari daerah lain.

Kepada Presiden, Wagub Hadi Mulyadi menceritakan betapa terbukanya masyarakat Kaltim, bahkan sejak masa kerajaan lalu. Hadi mencontohkan keberadaan gamelan Jawa di Keraton Kutai yang merupakan pemberian dari Keraton Jogjakarta dan menjadi simbol jalinan diplomatik yang terbangun sangat baik saat itu.

Belum lagi kisah tentang pemberian tanah di Samarinda Seberang bagi pendatang asal Sulawesi Selatan yang diberikan Kerajaan Kutai. Dua hal itu setidaknya cukup menandakan keterbukaan warga Kaltim untuk menerima para pendatang, hingga saat ini. Demikian pun jika nanti Kaltim dipercaya menjadi ibu kota negara.

“Mohon maaf, di antara semua provinsi di Kalimantan, hanya Kaltim yang tidak pernah terjadi kerusuhan besar. Mudah-mudahan seterusnya damai. Beliau (Presiden Jokowi) melihat ini poin yang paling besar,” ungkap Hadi.

Secara geografis Kaltim memiliki luas daratan 127.267,52km2 dan luas pengelolaan laut mencapai 25.656 km2. Dengan fakta ini, Kaltim menjadi provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Tengah.

Gambaran makro pembangunan Kaltim tahun 2018 bisa dilihat dari PDRB ADBH Rp638,12 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 2,7 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,12, tingkat kemiskinan 6,06 persen, pengangguran 6,6 persen, serta inflasi 3,4 persen.

“Mohon maaf, di antara semua provinsi di Kalimantan, hanya Kaltim yang tidak pernah terjadi kerusuhan besar. Mudah-mudahan seterusnya damai. Beliau (Presiden Jokowi) melihat ini poin yang paling besar” (Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi)

Saat ini Kaltim sedang bekerja untuk melakukan transformasi ekonomi, dimana pada tahun 2030, struktur ekonomi Kaltim 42 persen ditargetkan sudah akan bertumpu pada kekuatan industri dan sektor pertanian sebesar 10 persen. Sementara dominasi pertambangan yang terjadi hingga saat ini hanya akan tersisa sekitar 17 persen pada 2030 mendatang.

Keunggulan rencana lokasi ibu kota negara di Kaltim juga bisa dicermati dari pola kepemilikan lahan, kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Dari sisi pola kepemilikan lahan, lokasi yang ditawarkan merupakan lahan milik negara, sehingga proses bisa dilakukan lebih cepat tanpa dipusingkan urusan pembelian lahan dan semacamnya.

Dari sisi kondisi fisik wilayah, lahan tersedia cukup luas. Didukung topografi yang cenderung datar dan berbukit (topografi kurang dari 25-75 mdpl dan kelerengan 16-25 persen). Relatif aman dari bencana dan tidak terdapat gunung berapi.

Kaltim juga cukup aman dari masalah sosial dan konflik SARA, dimana tingkat kemiskinan rendah, tingkat pendidikan cukup baik, masyarakat yang heterogen dan jumlah penduduk masih relatif sedikit.

Dari tinjauan ekonomi, posisi Kaltim berada pada geostrategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Aksesibilitas mudah, kaya potensi sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan, serta memiliki ketersediaan infrastruktur pendukung yang sangat baik untuk menjadi sebuah ibukota negara. Untuk urusan ketersediaan infrastruktur ini, tidak ada satu pun provinsi calon kuat ibu kota negara yang bisa menandingi Kaltim.

"Saya melihat di sini semuanya sangat mendukung. Kebetulan lokasinya di tengah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Jadi nda usah buat airport lagi. Pelabuhan (internasional) juga ada,” kata Jokowi saat peninjauan di kawasan Bukit Soeharto.

Zona inti atau Lokasi A yang ditawarkan Pemprov Kaltim memiliki luas 5.166 hektar berada pada ketinggian kurang dari 25 – 75 mdpl. Luasan ini diyakini sudah sangat cukup untuk memindahkan aktivitas pemerintahan dari Istana Negara dan kementerian/lembaga. Apalagi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro sudah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ini hanya dilakukan untuk pemerintahan negara. Jakarta akan tetap menjadi Kota Metropolitan dan pusat bisnis serta keuangan di Indonesia.

Kembali ke Bukit Soeharto, lokasi pengembangan selanjutnya tersedia di Lokasi B seluas 5.352 hektar dan Lokasi C seluas 8.220 hektar. Lokasi B dan C sebagian besar berada di Kecamatan Muara Jawa dan sebagian berada di Kecamatan Samboja.

Pengembangan berikutnya masih terbuka sekitar 61.743 hektar yang saat ini masih dalam kegiatan pengusahaan/pemanfaatan pada tanah negara yang diatur menurut cara dan waktu tertentu. Sehingga total areal yang disiapkan untuk rencana ibu kota negara di kawasan ini seluruhnya mencapai 80.841 hektar.

Rencana lokasi ibu kota negara di kawasan Bukit Soeharto ini cukup strategis karena berada pada kawasan Kota Balikpapan dan Samarinda, serta Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.

Dominasi kepemilikan lahan oleh negara dengan ketersediaan lahan inti. Tingkat kerawanan bencana rendah, pembiayaan infrastruktur rendah dan mencerminkan simbol negara maritim karena letaknya yang hanya sekitar 15 kilometer dari arah laut.

Kaltim dan Bukit Soeharto juga memiliki keunggulan lain jika disimak dari tinjauan makro geopolitik, geostrategis, geoekonomi maupun geoekologi.

Keunggulan Kaltim lain yang tidak mungkin bisa diimbangi provinsi lain adalah terkait ketersediaan infrastruktur. Pertama infrastruktur jalan meliputi jalan arteri (trans Kalimantan), Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jalan Kolektor Samarinda-Balikpapan (pesisir pantai), Jembatan Pulau Balang.

“Kami melihat wilayah yang ideal adalah di tengah Indonesia. Tujuannya jelas untuk memperbaiki rentang kendali jarak dari ibu kota ke seluruh wilayah Indonesia” (Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro)

Ibu kota negara kelak juga akan diapit dua bandara yang sangat representatif, yakni Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan dan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.

Dukungan juga akan diperoleh dari Pelabuhan Semayang Balikpapan, Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan, Pelabuhan Palaran Samarinda, Bendungan Samboja, Bendungan Manggar, Bendungan Teritip, Bendungan Sungai Wain, Bendungan Benanga dan Bendungan Lambakan di PPU.

Urusan ketersediaan air bersih, calon ibu kota baru juga sangat aman. Selain ada Sungai Samboja dan Sungai Sangasanga, di sisi barat juga terdapat waduk di Kabupaten PPU (tidak jauh dari kawasan Bukit Soeharto) yang juga dipersiapkan untuk mendukung penyediaan air bersih.

Soal listrik juga aman. Di Kaltim energi listrik surplus 250 MW dan rencana pengembangan hingga 2024 sebesar 1.300 MW. Selain itu, telekomunikasi jaringan fiber optic Kaltim merupakan bagian dari sistem wilayah tengah Indonesia mencakup Sulawesi dan Maluku.

Belum lagi hotel bintang 1 hingga 5 juga sudah bertebaran di Kaltim. Convention hall pun sudah ada di Samarinda dan Balikpapan. demikian pula rumah sakit berkelas, di Balikpapan ada RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan di Samarinda ada RSUD AWS dan sejumlah rumah sakit swasta lainnya.

Dukungan pendidikan juga cukup baik. Ada Unmul, ITK, STAIN, Poltek Balikpapan, Poltek Samarinda, Politani Samarinda dan ISBI Tenggarong.

Tidak jauh dari calon lokasi ibu kota negara terdapat tiga stadion yang representarif, yakni Stadion Utama Palaran Samarinda, Stadion Batakan di Balikpapan dan Stadion Aji Imbut di Tenggarong.

Keberadaan lembaga perbankan dan jasa keuangan di Kaltim, pun tidak perlu diragukan lagi. Perwakilan Bank Indonesia dan sederet bank nasional dan asing sudah banyak berderet di Balikpapan dan Samarinda. Opsi ibu kota negara di Kaltim pun semakin mantap dengan rencana pembangunan jalan tol dari Samarinda ke Bontang.

Saat ini Kaltim telah memiliki sejumlah pusat pertumbuhan yakni Kawasan Industri Migas dan Kondensat di Kota Bontang, plus rencana pembangunan kilang minyak baru dan petrokimia. Kawasan Industri Minyak di Kota Balikpapan (plus rencana pengembangan kilang minyak baru), Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda, Kawasan Industri Pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

Selain itu juga ada kawasan industri yang sedang dalam proses pembangunan dan pemantapan yaitu Kawasan Industri Oleochemical (Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan/KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kawasan Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kawasan Industri Perikanan di Kabupaten Paser serta Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser, PPU, Kubar dan Kukar.

Untuk rencana lokasi ibu kota negara ini, selain Bukit Soeharto, Kaltim juga memberi opsi lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang letaknya juga tidak jauh dari laut Balikpapan.

“Prinsipnya Kaltim siap jadi ibu kota negara, sepanjang untuk kebaikan Indonesia dan kemaslahatan rakyat Kaltim. Kita pasti dukung. Asal bukan cuma wacana ya,” tegas Gubernur Isran Noor pada kesempatan yang lain.

Tiga provinsi lain yang juga diperhitungkan untuk menjadi ibu kota negara adalah Kalimantan Tengah dengan Kawasan Segitiga, Kalimantan Selatan dengan Tanah Bumbu di Batu Licin dan Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju. Ketiga gubernur dari provinsi tersebut dan perwakilan Kaltim bahkan sudah diundang ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memaparkan potensi masing-masing daerah untuk menjadi ibu kota negara. Keempat provinsi dinilai paling strategis untuk mewujudkan visi pemerataan pembangunan seperti diinginkan Presiden Joko Widodo.

“Ini semua kan masih dikalkulasi, masih dihitung. Nanti akan ada tim lagi yang akan kita turunkan untuk mengkaji lebih dalam lagi. Tapi saya bicara apa adanya. Infrastruktur Kaltim sudah sangat sangat mendukung” (Presiden RI Joko Widodo)

“Ide besarnya merancang kota yang tidak akan menyaingi Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. Hanya pusat pemerintahannya saja yang dipindah. Jadi nanti BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pemindahan ibu kota negara sudah tentu juga akan memperhitungkan aksesibilitas dan keterbukaan wilayah. Sebab itu penting juga memperhitungkan jarak rata-rata ke seluruh provinsi di Indonesia. Gambarannya sebagai berikut. Kalimantan Tengah 792 km, Kalimantan Selatan 898 km, Kalimantan Timur 893 km dan Sulawesi Barat 1.102 km.

“Kami melihat wilayah yang ideal adalah di tengah Indonesia,” tambah Bambang. Tujuannya jelas untuk memperbaiki rentang kendali jarak dari ibu kota ke seluruh wilayah Indonesia.

Melihat jarak rata-rata ke provinsi lain, maka posisi Kaltim pun sangat strategis dibanding tiga provinsi yang lain. Sebab meski Kalteng memiliki jarak lebih pendek, namun rendahnya ketersediaan infrastruktur akan menjadi titik lemah.

Terkait pembiayaan, Bappenas menawarkan dua opsi. Pertama, kota berpenduduk 1,5 juta jiwa dengan keperluan lahan sekitar 40.000 hektar dengan taksiran biaya mencapai Rp466 triliun. Opsi kedua kota berpenduduk sampai 870 ribu jiwa dengan keperluan lahan sekitar 30.000 hektar dengan perkiraan biaya mencapai Rp232 triliun.

Dari empat provinsi yang dilirik, Presiden Jokowi baru mengunjungi dua provinsi, yakni Kaltim (Bukit Soeharto) dan Kalteng (Kawasan Segitiga). Sedangkan Kalsel (Tanah Bumbu, Batu Licin) dan Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju) belum dikunjungi presiden. Cukup membanggakan, karena Bukit Soeharto menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi.

Soal kemana batu pertama ibu kota negara pengganti Jakarta itu kelak akan ditanam, Presiden Jokowi sepertinya tak ingin buru-buru menyimpulkan. Setelah kunjungannya ini, dia masih akan menurunkan tim kembali untuk melakukan kajian lebih mendalam agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar keputusan yang tepat dan terbaik.

“Ini semua kan masih dikalkulasi, masih dihitung. Nanti akan ada tim lagi yang akan kita turunkan untuk mengkaji lebih dalam lagi. Tapi saya bicara apa adanya. Infrastruktur Kaltim sudah sangat sangat mendukung,” tutup Jokowi memberi tanda. (*)

Tonton Juga :