Bambang Susilo, Anggota DPD RI Asal Kaltim

Sebagai Wakil Rakyat di pusat, saya sangat mendukung apa yang diputuskan dan diusulkan pemerintah daerah se-Kalimantan. Selain itu, sebagai warga Kalimantan, khususnya Kaltim harus bersatu menyuarakan keadilan. Terutama mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Karena itu, ke depan tidak adalagi pertimbangan yang harus dilakukan pemerintah daerah. Artinya, seluruh komponen masyarakat, mulai birokrat, legislatif, pemuda maupun tokoh masyarakat harus bersatu untuk menuntut hak dan keadilan bagi rakyat Kalimantan, khususnya Kaltim.

Dengan diambilnya SDA di daerah yang dimanfaatkan pemerintah pusat, maka sudah seharusnya Kalimantan bersikap untuk otonomi khusus. Untuk menuntut itu, maka perlu adanya dukungan dari masyarakat. (tim humasprov/hmsprov)

Prof Dr H Masjaya Rektor Unmul Kaltim

Sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Kalimantan. Sesuai dengan kondisi kelembagaan, bahwa Kalimantan khususnya Kaltim juga merupakan daerah penghasil yang memberikan kontribusi besar untuk penyumbang devisa negara melalui SDA yang dimiliki. Jadi, wajar jika daerah meminta perhatian khusus kepada pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan semua itu, seluruh komponen masyarakat harus bersatu dan betul-betul berjuang dengan cara rasional. Misalnya, memberikan argumentasi yang sangat rasional dan data yang mendukung bahwa Kalimantan khususnya Kaltim berhak mendapatkan perhatian khusus dari pusat guna percepatan pembangunan  daerah. (tim humasprov/hmsprov)

Yunus Nusi. Tokoh Pemuda Kaltim

Apa yang dilakukan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kalimantan sudah keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi. SDA kita terus diambil. Infrastruktur kita sangat jauh tertinggal dari provinsi lain, seperti di Pulau Sulawesi maupun Pulau Jawa.

Kalimantan harus segera berbuat sesuatu atau perlawanan sebelum SDA kita habis terkuras. Bahkan, untuk jadi menteri di kabinet saja putra-putri Kalimantan tidak terakomodir. Kita harus bersatu untuk melawan pemerintah pusat. Jangan sampai anak cucu di Pulau Kalimantan nanti akan bertindak seperti yang dilakukan rakyat Aceh maupun Papua dengan mengibarkan bendera mereka sendiri. (tim humasprov/adv)

Brigjen TNI Nono Suharsono, Danrem 091/ASN

Untuk kondusifitas daerah, perhatian pemerintah pusat sudah sangat besar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya anggaran untuk masalah kegiatan berbagai agama dan budaya yang ada di daerah. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga tidak muncul kecemburuan sosial dari kelompok agama dan budaya serta etnis yang minoritas.

Dengan demikian semua komponen bangsa akan merasa nyaman berada di Bumi Etam yang kita cintai bersama. (tim humasprov/hmsprov)

Hadi Mulyadi, Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Kaltim

Pemerintah pusat harus bertanggungjawab melakukan percepatan pembangunan di Kalimantan, khususnya di Kaltim. Percepatan penyelesaian RTRWP salah satu instrument yang harus menjadi perhatian Pusat.

Masalah lain adalah keadilan dalam pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagai penyumbang devisa terbesar untuk negara, maka sewajarnya masyarakat Kaltim mendapat perhatian lebih dalam hal pembangunan.

Namun sangat disayangkan adalah pernyataan Menteri PPN dan Bappenas Andrinof Chaniago yang akan meninjau ulang proyek pembangunan kereta api di Kaltim. (tim humasprov/hmsprov)

Abraham Ingan, Tokoh Masyarakat Dayak

Untuk mempercepat laju pembangunan secara lebih berkeadilan, maka pembangunan insfrastruktur yang baik harus tembus hingga ke daerah-daerah pedalaman. Pemerintah daerah mengusulkan dan pemerintah pusat harus mengabulkan.

Kita tidak akan berpikir untuk merdeka atau meminta otonomi khusus jika persentase Dana Bagi Hasil (DBH) migas diberikan lebih proporsional memperhitungkan Kaltim sebagai daerah penghasil yang secara langsung akan menerima resiko buruk dari eksploitasi sumber daya alam.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah hak untuk menikmati hasil eksploitasi migas di kawasan Blok Mahakam dan blok-blok lainnya yang akan segera berakhir masa kontraknya. Kaltim harus mendapat proporsi yang lebih baik terkait hak kepemilikan saham maupun hak pengelolaan Blok Mahakam, sehingga secara ekonomi akan jauh lebih menguntungkan daerah. (tim humasprov/hmsprov)

Aji Sofyan Efendi, Akademisi

Bicara soal pusat dan daerah itu sesungguhnya sangat sederhana. Tidak ubahnya hubungan antara orang tua dan anak, tentu terkait dengan urusan tanggung  jawab. Artinya, orang tua sebisa mungkin harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan proporsi yang selayaknya diterima anak. Kebutuhan prioritas apa yang diinginkan Kaltim, maka itulah yang seharusnya dipenuhi pusat.

Kaltim mengusulkan angka Rp9,2 triliun saat rapat kerja dengan Presiden Jokowi, pekan lalu. Harusnya, pemerintah pusat tutup mata saja mengabulkan usulan Kaltim itu. Tidak usahlah membandingkan dengan besaran angka PDRB, cukuplah membandingkan dengan nilai ekspor migas Kaltim yang masuk dalam pos APBN penerimaan negara dari sektor migas yang mencapai Rp216 triliun. Jika dibandingkan, dari hasil bumi yang dikeruk dari migas saja, Kaltim hanya meminta sekitar 4,1 persen, sesungguhnya sangat tidak besar. 

Oleh sebab itu, sudah selayaknya pemerintahan Jokowi - JK memberikan perhatian yang lebih manusiawi kepada rakyat Kaltim dan bukan justru sebaliknya. (tim humasprov/hmsprov)