SAMARINDA – Pemprov Kaltim akan mewajibkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan belanja langsung minimal 40 persen produk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui Aplikasi Bela Pengadaan, suatu aplikasi yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terpadu kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (7/5).
Rapat dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, serta para gubernur se-Indonesia.
Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang disiapkan demi memudahkan UMKM menawarkan dan memasarkan produknya untuk mendukung kebutuhan pemerintah.
"Kaltim sudah ikut dalam sistem Bela Pengadaan ini. Hanya memang masih ada beberapa kendala teknis. Tapi semua akan segera kita atasi," kata Hadi.
Kehadiran Bela Pengadaan secara langsung akan mengurangi transaksi pemerintah yang bersifat manual. Dengan begitu, harapannya potensi korupsi dan kolusi bisa dicegah.
"Kita akan inventarisasi masalahnya dulu, baru kita lapor Pak Gubernur. Kita akan undang semua OPD untuk mewajibkan belanja langsung dengan Bela Pengadaan, minimal 40 persen untuk produk UMKM," tambah Hadi Mulyadi.
Kendala teknis yang masih dihadapi dalam penerapan Bela Pengadaan di antaranya adalah terkait penggunaan kartu kredit dan seluruh pembayaran yang akan dilakukan secara nontunai.
Kendala lainnya adalah peningkatan kapasitas para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem ini agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah maupun masyarakat. (sul/ri/humasprovkaltim)
20 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20 Mei 2014 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
06 September 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25 Maret 2018 Jam 18:46:23
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25 Desember 2018 Jam 20:29:04
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
27 Mei 2023 Jam 19:57:38
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:25:39
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:21:38
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:19:10
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:17:25
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
23 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
15 Desember 2016 Jam 00:00:00
Sosialisasi Masyarakat
14 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Agama
23 Agustus 2021 Jam 20:20:24
Pemerintahan