SAMARINDA – Pemprov Kaltim akan mewajibkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan belanja langsung minimal 40 persen produk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) melalui Aplikasi Bela Pengadaan, suatu aplikasi yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terpadu kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (7/5).
Rapat dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, serta para gubernur se-Indonesia.
Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang disiapkan demi memudahkan UMKM menawarkan dan memasarkan produknya untuk mendukung kebutuhan pemerintah.
"Kaltim sudah ikut dalam sistem Bela Pengadaan ini. Hanya memang masih ada beberapa kendala teknis. Tapi semua akan segera kita atasi," kata Hadi.
Kehadiran Bela Pengadaan secara langsung akan mengurangi transaksi pemerintah yang bersifat manual. Dengan begitu, harapannya potensi korupsi dan kolusi bisa dicegah.
"Kita akan inventarisasi masalahnya dulu, baru kita lapor Pak Gubernur. Kita akan undang semua OPD untuk mewajibkan belanja langsung dengan Bela Pengadaan, minimal 40 persen untuk produk UMKM," tambah Hadi Mulyadi.
Kendala teknis yang masih dihadapi dalam penerapan Bela Pengadaan di antaranya adalah terkait penggunaan kartu kredit dan seluruh pembayaran yang akan dilakukan secara nontunai.
Kendala lainnya adalah peningkatan kapasitas para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem ini agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah maupun masyarakat. (sul/ri/humasprovkaltim)
25 Desember 2018 Jam 20:29:04
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12 September 2020 Jam 10:12:14
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10 Mei 2020 Jam 16:59:36
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15 Juli 2018 Jam 19:43:45
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 Mei 2018 Jam 02:09:07
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
05 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
29 September 2017 Jam 09:02:58
Sosialisasi Masyarakat
29 Agustus 2018 Jam 19:06:07
Kependudukan dan Catatan Sipil
13 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan