Mukmin: Kebutuhan yang Tidak Bisa Ditawar

19 Februari 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1208 kali

Samarinda Perlu Bandara Representatif

SAMARINDA – Sebagai Ibukota Provinsi Kaltim, Samarinda sudah sepantasnya memiliki bandar udara (Bandara) representatif. Bandara Temindung yang selama ini digunakan untuk keperluan transportasi udara baik dari Samarinda ke kabupaten/kota lain di Kaltim dan Kaltara atau sebaliknya sudah tidak layak, karena berada di tengah-tengah permukiman masyarakat.

Harapan masyarakat Samarinda dan wilayah sekitarnya, yakni Kutai Kartanegara, Bontang dan Kutai Timur mulai muncul ketika Bandara Samarinda Baru (BSB) di kawasan Sungai Siring Samarinda telah menyelesaikan pembangunan sisi darat. Namun, satu hal yang dinantikan, yakni pembangunan sisi udara (landasan pacu) masih menunggu hingga 24 Maret 2014.

Kepastian tersebut sangat ditunggu oleh masyarakat. Karena jika investor PT Persada Investama yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim tidak memulai pekerjaan pembangunan runway BSB sesuai deadline yang ditetapkan, Pemprov akan memutus dan membatalkan PKS tersebut.

Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengungkapkan peringatan kepada investor tersebut sudah jelas. Pemutusan akan dilakukan jika investor tidak bisa memulai pekerjaan pada 24 Maret 2014. Hal itu dilakukan agar Pemprov bisa segera bertindak untuk segera menyelesaikan pembangunan BSB untuk sisi udara.

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur jika investor tidak mampu melaksanakan sesuai dengan batas waktu yang diberikan Pemprov, diputus saja. Kemudian setelah itu pembangunan sisi udara akan dibiayai penuh melalui APBD Kaltim. APBD kita masih sanggup menyelesaikan itu,” ungkap Mukmin disela Rakor Kediklatan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Kaltim dan Kaltara, di Aula Bandiklat Kaltim, Selasa (18/2).

Mukmin menyebut hal itu dilakukan tidak lepas dari kebutuhan mendesak Samarinda sebagai ibukota provinsi, terutama untuk terlebih dahulu memindahkan Bandara Temindung saat ini yang sudah tidak layak dan sangat membahayakan keselamatan transportasi udara dan masyarakat.

Apalagi, saat ini Samarinda sedang berkembang pesat baik pembangunan maupun perekonomiannya. Tentunya itu harus didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai, salah satunya adalah Bandara.

“Sehebat apapun satu ibukota provinsi tanpa didukung fasilitas Bandara yang representatif, tidak mampu berkembang dengan baik. Kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika itu sudah menyangkut kepentingan masyarakat banyak, itu akan kita prioritaskan,” tegasnya.

Seperti diketahui, sisi darat BSB terdiri dari tiga paket pembangunan, yakni terminal penumpang dan bangunan pendukung dengan total bangunan sebanyak 33 gedung temasuk ATC Centre dan apron service building. Pembangunan untuk sisi darat sudah dirampungkan pada akhir 2013 dengan total biaya sekitar Rp631 miliar. (her/sul/es/hmsprov).