SAMARINDA – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai organisasi yang beranggotakan pegawai negeri sipil (PNS), harus mampu meningkatkan kesejahteraan juga dapat mengayomi (melindungi) anggota.
Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP pada peembukaan Musyawarah Daerah VIII Korpri Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Kamis (17/3).
Menurut dia, momentum Musda dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Korpri sebagai wadah pengayom guna membina dan melindungi seluruh PNS di Kaltim. “Organsiasi ini harus terus berupaya memperjuangkan hak-hak anggota sekaligus membina dan memotivasi kerja untuk peningkatan karir secara netral dan tidak diskriminatif,” kata Mukmin Faisyal.
Selain itu, Korpri wajib menyukseskan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang ditetapkan pemerintah. Gerakan ini menurut Mukmin, untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta pengabdian pegawai kepada negara dan masyarakat.
Karena itu, perlu pembenahan internal serta mengkaji ulang sejauh mana fungsi dan peranan Korpri selama lima tahun terakhir. Terpenting lanjutnya, apa saja yang telah dilaksanakan serta disumbangkan bagi kepentingan masyarakat di daerah ini.
Selaku penyelenggara umum pemerintahan dan pembangunan, menurut dia Korpri dituntut berperan aktif menyikapi kondisi, situasi dan perubahan lingkungan strategis berlandaskan semangat reformasi untuk mewujudkan kesejahteraan.
“Selaku unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, Korpri memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat,” ungkap Mukmin Faisyal.
Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Korpri Kaltim H Irianto Lambrie mengemukakan jajaran Korpri harus menjunjung tinggi kesetiaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara termasuk sesama jajaran korpri.
“Korpri Kaltim ke depan harus memberikan pelindungan penuh bagi seluruh anggota. Meningkatkan kualitas SDM serta kesejahteraan PNS. Terpenting anggota Korpri harus memiliki jiwa dan semangat kesetiaan,” ujar Irianto Lambrie.
Musda Korpri VIII diikuti 200 peserta dari jajaran DP Kopri Kaltim, instansi vertikal, unit Korpri Korem 091 Aji Surya Natakesuma dan Polda Kaltim serta perguruan tinggi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala Biro Hukum DPN Korpri, Mahendra. (yans/sul/es/hmsprov)
05 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
23 Juni 2020 Jam 19:31:43
Berita Acara
17 Agustus 2021 Jam 22:11:31
Kegiatan Pemerintah
11 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 April 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan