Pakar siber Indonesia RIchardus Eko Indrajit menyarankan Pemerintah Indonesia menciptakan kekuatan sistem siber untuk ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim dengan seluruhnya buah karya anak bangsa sendiri.
"Berani gak Indonesia membangun kekuatan siber sendiri. Dimulai dari IKN di Kaltim. Semua buatan kita. Kalau masih jelek gak apa-apa, kita perbaiki," kata Eko Indrajit saat menjadi narasumber pada Seminar Penguatan Sumber Daya Siber Nasional (SDSN) 2021 di Aula Makodam Vi Mulawarman, Kamis (16/9/2021).
Eko mengatakan keyakinan menggunakan hasil karya bangsa sendiri itu akan lebih menjamin keamanan sistem siber nasional, ketimbang bekerja sama dengan perusahaan asing atau intelijen negara lain.
Indonesia harus yakin mampu menyiapkan software, hardware, algoritma, provider dari kekuatan dalam negeri sendiri untuk membangun siber nasional yang kuat.
Ia pun meyakini, generasi muda Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sistem siber yang kuat di IKN nanti.
"Saya sudah banyak bertemu anak-anak muda kita. Mereka sangat mampu dan bisa. Mereka hanya butuh kepercayaan, keberpihakan dan kesempatan. Mari kita mulai dari IKN," tegas Eko Indrajit lagi.
Dengan begitu, maka desain arsitektur ruang siber di ibu kota negara diharapkan akan lebih aman dan kokoh. Menurut Rektor Universitas Pradita itu, inilah saat yang tepat untuk membangun kekuatan siber Indonesia yang berdaulat dan mandiri.
"Ibaratnya, biar negara dibom, siber kita tidak hancur. Siber kita tidak rusak. Berdaulat dan mandiri," tandasnya lagi.
Dia sangat yakin, jika ide ini disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, maka orang nomor satu di Republik Indonesia itu akan mendukung rencana tersebut.
Seminar dihadiri Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Imran Baidirus dan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun, akademisi, mahasiswa dan komunitas siber di Indonesia. Acara digelar secara luring dan daring. (sul/adpimprov kaltim)
03 Desember 2020 Jam 07:32:24
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
14 November 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
15 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
09 Desember 2020 Jam 11:39:05
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19 September 2020 Jam 10:35:56
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
01 Desember 2017 Jam 09:27:14
DWP
11 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Sosial
12 November 2023 Jam 19:31:03
Gubernur Kaltim
05 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Desember 2018 Jam 22:20:19
Perhubungan