Nomenklatur dan Sturuktur Organisasi Humas Berada di Setda

01 Juli 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Sosial 1626 kali

Hasil Raker Kehumasan Kaltim dan Kaltara

SAMARINDA – Selama lima hari atau tepatnya pada 24-28 Juni 2014 seluruh insan hubungan masyarakat (Humas) dan instansi terkait dari provinsi dan kabupaten/kota mengikuti Rapat Kerja (Raker) Kehumasan se Kaltim dan Kaltara 2014 di Nunukan. Raker tersebut mengangkat tema “Peran Humas dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda NKRI”.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat mengungkapkan pada Raker tersebut, dihasilkan beberapa rumusan terkait percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan peran Humas sebagai corong pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi tentang pembangunan daerah.

Adapun hasil rumusan Raker, diantaranya mendorong peningkatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapakan menjadi lembaga kementerian, sehingga upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan menjadi beranda depan NKRI dapat lebih maksimal. Mendorong Kabupaten Nunukan agar memiliki pelabuhan internasional.

“Kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan berperan strategis sebagai beranda NKRI. Untuk itu, kita memandang perlu dilakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur telekomunikasi yang sangat diperlukan masyarakat untuk mendapatkan informasi daerah maupun nasional,” ungkap Adiyat, selaku Ketua Panitia Pelaksana Raker Kehumasan se Kaltim dan Kaltara 2014.

Sementara itu, terkait dengan peran kehumasan, disepakati bersama bahwa nomenklatur dan struktur organisasi humas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berada dalam struktur Sekretariat Daerah (Setda) dan perlu penegasan tugas pokok, fungsi Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rumusan lainnya, yaitu perlunya pemanfaatan hak jawab seperti diatur dalam Undang-Undang Pers, bilamana terjadi pemberitaan media yang dianggap merugikan pemerintah daerah. Pejabat kehumasan harus mendapat akses infromasi utama dari pimpinan. Perlu pembahasan lebih lanjut terkait kerjasama dengan media yang selama ini dilaksanakan antara Humas kabupaten/kota dengan media mainstream di masing-masing daerah.

“Kita juga akan terus membangun sinergitas dan publikasi bersama antara pemprov dan kabupaten/kota melalui media internal baik offline maupun online. Terlebih pada 2015 Kaltara dengan lima kabupaten/kota akan menjadi provinsi definitif dan resmi terpisah dari Kaltim. Namun, komunikasi dan jejaring kehumasan akan terus kita bina, terjalin sinergitas dan keharmonisan, dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah,” urainya.

Sedangkan Raker Kehumasan se Kaltim 2015, ditetapkan akan dilaksanakan di Kabupaten Paser dan akan diikuti 10 kabupaten/kota se Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, serta kabupaten paling bungsu di Kaltim, yakni Mahakam Ulu. (her/sul/es/hmsprov).

/////FOTO : Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat (berdiri) sedang memandu rapat kerja kehumasan se Kaltim dan Kaltara.(syaiful/humasprov)

Berita Terkait