Hasil Raker Kehumasan Kaltim dan Kaltara
SAMARINDA – Selama lima hari atau tepatnya pada 24-28 Juni 2014 seluruh insan hubungan masyarakat (Humas) dan instansi terkait dari provinsi dan kabupaten/kota mengikuti Rapat Kerja (Raker) Kehumasan se Kaltim dan Kaltara 2014 di Nunukan. Raker tersebut mengangkat tema “Peran Humas dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda NKRI”.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat mengungkapkan pada Raker tersebut, dihasilkan beberapa rumusan terkait percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan peran Humas sebagai corong pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi tentang pembangunan daerah.
Adapun hasil rumusan Raker, diantaranya mendorong peningkatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapakan menjadi lembaga kementerian, sehingga upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan menjadi beranda depan NKRI dapat lebih maksimal. Mendorong Kabupaten Nunukan agar memiliki pelabuhan internasional.
“Kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan berperan strategis sebagai beranda NKRI. Untuk itu, kita memandang perlu dilakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur telekomunikasi yang sangat diperlukan masyarakat untuk mendapatkan informasi daerah maupun nasional,” ungkap Adiyat, selaku Ketua Panitia Pelaksana Raker Kehumasan se Kaltim dan Kaltara 2014.
Sementara itu, terkait dengan peran kehumasan, disepakati bersama bahwa nomenklatur dan struktur organisasi humas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berada dalam struktur Sekretariat Daerah (Setda) dan perlu penegasan tugas pokok, fungsi Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Rumusan lainnya, yaitu perlunya pemanfaatan hak jawab seperti diatur dalam Undang-Undang Pers, bilamana terjadi pemberitaan media yang dianggap merugikan pemerintah daerah. Pejabat kehumasan harus mendapat akses infromasi utama dari pimpinan. Perlu pembahasan lebih lanjut terkait kerjasama dengan media yang selama ini dilaksanakan antara Humas kabupaten/kota dengan media mainstream di masing-masing daerah.
“Kita juga akan terus membangun sinergitas dan publikasi bersama antara pemprov dan kabupaten/kota melalui media internal baik offline maupun online. Terlebih pada 2015 Kaltara dengan lima kabupaten/kota akan menjadi provinsi definitif dan resmi terpisah dari Kaltim. Namun, komunikasi dan jejaring kehumasan akan terus kita bina, terjalin sinergitas dan keharmonisan, dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah,” urainya.
Sedangkan Raker Kehumasan se Kaltim 2015, ditetapkan akan dilaksanakan di Kabupaten Paser dan akan diikuti 10 kabupaten/kota se Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, serta kabupaten paling bungsu di Kaltim, yakni Mahakam Ulu. (her/sul/es/hmsprov).
/////FOTO : Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat (berdiri) sedang memandu rapat kerja kehumasan se Kaltim dan Kaltara.(syaiful/humasprov)
28 Maret 2016 Jam 00:00:00
Sosial
24 September 2020 Jam 20:10:36
Sosial
06 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Sosial
16 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Sosial
18 April 2015 Jam 00:00:00
Sosial
18 Maret 2020 Jam 06:57:51
Sosial
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 11:15:03
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
07 Desember 2023 Jam 20:44:10
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
15 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
20 Mei 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
06 November 2019 Jam 23:37:08
Kegiatan Silaturahmi
31 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
07 Juni 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah