Ojol Berlian dan Pahala Berjuang Masuk Top 45 IPP

14 Juli 2020 Jam 22:29:35 Humas Prov. Kaltim Program Pemerintah 568 kali

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyaksikan uji coba teknis tahapan presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020. (riyan/humasprov kaltim).

SAMARINDA - Dua program inovasi Pemprov Kaltim berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 (IPP2020) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kedua program tersebut, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) yang digagas Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) dan Pangan Halal (Pahala) untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH).

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi optimis kedua program inovasi ini masuk dalam Top 45 IPP atau tahapan selanjutnya setelah dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian PAN-RB.

“Semoga Kaltim melalui inovasi ini bisa masuk Top 45 IPP 2020,” ucap Wagub Hadi Mulyadi usai mengikuti uji coba teknis tahapan presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, di ruang Heart of Borneo lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (14/7/2020).

Mengingat, kondisi pandemi Covid-19, untuk tahapan presentasi dan wawancara Top 99 IPP 2020 akan dilaksanakan secara online oleh Kementerian PAN-RB. Pemprov Kaltim dijadwalkan presentasi dan wawancara besok hari, Rabu, 15 Juli 2020.

Sebagai informasi, Ojol Berlian merupakan mekanisme yang dibangun untuk membantu menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Samarinda, khususnya layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider dan driver.

Semua rider dan driver ojek online diharapkan menjadi agen pelopor dan pelapor terhadap segala tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitarnya.

Sedangkan Pahala untuk Kaltim, merupakan inovasi yang dilatarbelakangi jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 209,1 juta jiwa, termasuk Kaltim, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, karena kehalalan merupakan syarat wajib bagi umat muslim. (her/ri/humasprovkaltim).

Berita Terkait