OPD Diminta Bantu BPS, Meiliana : Beri Data Akurat, Biar Tidak Asam Urat

11 April 2018 Jam 14:05:18 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1236 kali

Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana saat membuka Rakor Penyusunan Disagregasi PMTB dengan Instansi dan Lembaga Terkait Provinsi Kaltim. (norjaya/humasprov)

SAMARINDA - Pj. Sekprov Kaltim Hj Meiliana meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim membantu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menyajikan data-data akurat. Data-data akurat ini sangat diperlukan untuk menyusun Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pasalnya jika data yang disajikan OPD tidak akurat, maka sangat mungkin akan memengaruhi hasil pelaporan BPS.

Kalau ini terjadi maka investasi sebesar apapun tidak akan berhasilguna dan hanya akan menghambur-hamburkan uang. Ujung-ujungnya masyarakatlah yang akan terkena imbas. "Karena itu saya minta agar semua OPD bisa memberikan data yang tepat dan akurat. Coba aja kada akurat, bisa asam urat kita semunyaan," kata Meiliana saat membuka Rakor Penyusunan Disagregasi PMTB dengan Instansi dan Lembaga Terkait Provinsi Kaltim di Samarinda, Selasa (10/4).

Hasil pelaporan BPS nantinya akan sangat berguna sebagai bagian dari pertimbangan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik tentu memerlukan data yang valid. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak yang selalu mengupayakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dibangun dengan basis data yang valid.

Kepala BPS Kaltim Atqo Mardiyanto mengatakan tujuan dari penyusunan tersebut adalah agar BPS memperoleh data yang lebih rinci berdasarkan institusi hingga pelaku usaha maupun jenis komoditi daerah. Kemudian memperoleh indikator untuk perhitungan usia menurut jenis komoditas dan industri serta sebagai alat yang cukup andal untuk mengevaluasi dan mengukur konstribusi investor dalam capaian pembangunan secara periodik. "Kita harapkan instansi di Pemprov Kaltim bisa membantu BPS. Sehingga kita bisa bersama-sama membangun daerah ini berdasarkan data. Kita harapkan juga bisa menjadi sumber data dalam perhitungan stok kapital menurut lapangan usaha, sehingga siapa saja mau berinvestasi mengetahui peluang usaha yang dimiliki daerah ini," jelasnya. (jay/sul/humasprov)