SAMARINDA - Pj. Sekprov Kaltim Hj Meiliana meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim membantu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menyajikan data-data akurat. Data-data akurat ini sangat diperlukan untuk menyusun Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pasalnya jika data yang disajikan OPD tidak akurat, maka sangat mungkin akan memengaruhi hasil pelaporan BPS.
Kalau ini terjadi maka investasi sebesar apapun tidak akan berhasilguna dan hanya akan menghambur-hamburkan uang. Ujung-ujungnya masyarakatlah yang akan terkena imbas. "Karena itu saya minta agar semua OPD bisa memberikan data yang tepat dan akurat. Coba aja kada akurat, bisa asam urat kita semunyaan," kata Meiliana saat membuka Rakor Penyusunan Disagregasi PMTB dengan Instansi dan Lembaga Terkait Provinsi Kaltim di Samarinda, Selasa (10/4).
Hasil pelaporan BPS nantinya akan sangat berguna sebagai bagian dari pertimbangan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik tentu memerlukan data yang valid. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak yang selalu mengupayakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dibangun dengan basis data yang valid.
Kepala BPS Kaltim Atqo Mardiyanto mengatakan tujuan dari penyusunan tersebut adalah agar BPS memperoleh data yang lebih rinci berdasarkan institusi hingga pelaku usaha maupun jenis komoditi daerah. Kemudian memperoleh indikator untuk perhitungan usia menurut jenis komoditas dan industri serta sebagai alat yang cukup andal untuk mengevaluasi dan mengukur konstribusi investor dalam capaian pembangunan secara periodik. "Kita harapkan instansi di Pemprov Kaltim bisa membantu BPS. Sehingga kita bisa bersama-sama membangun daerah ini berdasarkan data. Kita harapkan juga bisa menjadi sumber data dalam perhitungan stok kapital menurut lapangan usaha, sehingga siapa saja mau berinvestasi mengetahui peluang usaha yang dimiliki daerah ini," jelasnya. (jay/sul/humasprov)
16 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Januari 2018 Jam 20:34:18
Pemerintahan
12 April 2018 Jam 20:21:02
Pemerintahan
27 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
20 Juli 2013 Jam 00:00:00
Sosial
12 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
27 Desember 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
19 Maret 2022 Jam 20:11:41
Gubernur Kaltim
26 April 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan