SAMARINDA - Pj. Sekprov Kaltim Hj Meiliana meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim membantu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menyajikan data-data akurat. Data-data akurat ini sangat diperlukan untuk menyusun Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pasalnya jika data yang disajikan OPD tidak akurat, maka sangat mungkin akan memengaruhi hasil pelaporan BPS.
Kalau ini terjadi maka investasi sebesar apapun tidak akan berhasilguna dan hanya akan menghambur-hamburkan uang. Ujung-ujungnya masyarakatlah yang akan terkena imbas. "Karena itu saya minta agar semua OPD bisa memberikan data yang tepat dan akurat. Coba aja kada akurat, bisa asam urat kita semunyaan," kata Meiliana saat membuka Rakor Penyusunan Disagregasi PMTB dengan Instansi dan Lembaga Terkait Provinsi Kaltim di Samarinda, Selasa (10/4).
Hasil pelaporan BPS nantinya akan sangat berguna sebagai bagian dari pertimbangan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik tentu memerlukan data yang valid. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak yang selalu mengupayakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dibangun dengan basis data yang valid.
Kepala BPS Kaltim Atqo Mardiyanto mengatakan tujuan dari penyusunan tersebut adalah agar BPS memperoleh data yang lebih rinci berdasarkan institusi hingga pelaku usaha maupun jenis komoditi daerah. Kemudian memperoleh indikator untuk perhitungan usia menurut jenis komoditas dan industri serta sebagai alat yang cukup andal untuk mengevaluasi dan mengukur konstribusi investor dalam capaian pembangunan secara periodik. "Kita harapkan instansi di Pemprov Kaltim bisa membantu BPS. Sehingga kita bisa bersama-sama membangun daerah ini berdasarkan data. Kita harapkan juga bisa menjadi sumber data dalam perhitungan stok kapital menurut lapangan usaha, sehingga siapa saja mau berinvestasi mengetahui peluang usaha yang dimiliki daerah ini," jelasnya. (jay/sul/humasprov)
23 Juli 2020 Jam 20:34:27
Pemerintahan
22 Juli 2019 Jam 21:57:58
Pemerintahan
18 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Oktober 2018 Jam 21:08:20
Pemerintahan
25 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
19 Maret 2023 Jam 08:30:41
Wakil Gubernur Kaltim
18 Maret 2023 Jam 23:51:27
Pemilihan Umum
18 Maret 2023 Jam 23:44:21
Agama
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
19 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
03 Agustus 2017 Jam 08:08:27
Sosialisasi Masyarakat
13 Agustus 2020 Jam 21:10:10
Perencanaan Pembangunan
20 Mei 2022 Jam 22:01:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak