Jemput Bola ke Properti dan Tambang Batu Bara
BALIKPAPAN – Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim Diddy Rusdiansyah optimis target investasi tahun ini bisa mencapai Rp35 triliun. Pasalnya, selain akan merangkum realisasi investasi dari sumber-sumber Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), pendataan realisasi investasi tahun ini juga akan diarahkan pada sektor-sektor usaha yang selama ini tidak aktif memberikan laporan tentang perkembangan investasi.
Diddy menjelaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya, investasi tahun ini kemungkinan masih akan didominasi sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Namun jika investasi non fasilitas (perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan perkembangan realisasi investasi secara berkala) ini bisa dilakukan pendataan dengan lebih baik, komposisi realisasi investasi di Kaltim pasti akan bergeser. Sektor properti kemungkinan akan mendominasi struktur investasi di Kaltim.
“Masih ada penanaman modal yang tidak terdata dengan baik melalui PMDN maupun PMA. Nah, inilah yang akan kita kejar. Kami terus menyamakan persepsi dan membangun komitmen dengan kabupaten dan kota agar target Rp35 triliun itu mampu kita capai,” kata Diddy Rusdiansyah usai membuka Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Persetujuan dan Realisasi Investasi Triwulan I/2004 se-Kaltim di Balikpapan, pekan lalu.
Selain sektor usaha properti yang berhubungan dengan pembangunan hotel, perumahan, pusat perbelanjaan modern dan wahana hiburan rakyat, sektor usaha lain dengan realisasi investasi lumayan besar namun tidak terdata dengan baik adalah sektor usaha pertambangan skala kecil.
Setelah proses perijinan rampung, umumnya perusahaan-perusahaan itu langsung beroperasi dan tidak lagi melaporkan perkembangan investasi mereka. Padahal dari waktu ke waktu, investasi pasti digelontorkan untuk menggerakan usaha tersebut.
“Dengan dukungan dan komitmen bersama dari kabupaten dan kota, kami bertekad untuk melakukan aksi jemput bola. Perusahaan properti maupun tambang yang tidak melaporkan perkembangan realisasi investasi mereka akan kami datangi untuk diperoleh data investasinya dan kami lakukan pembinaan,” tegas Diddy.
Sektor usaha properti dominan di dua kota besar di Kaltim, yakni Samarinda dan Balikpapan, sedangkan sektor usaha tambang batubara skala kecil yang tidak melaporkan perkembangan investasi mereka juga berada di kisaran Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan kabupaten lainnya di Kaltim.
Diddy optimis, dengan dukungan kabupaten dan kota target realisasi investasi sebesar Rp35 triliun pada 2014 akan tercapai. Tahun lalu, realisasi investasi di Kaltim mencapai Rp31,71 triliun.
Sementara memasuki triwulan I 2014 ini, perkembangan persetujuan investasi di Kaltim berdasarkan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk PMDN tercatat Rp5,9 triliun untuk 15 proyek yang tersebar di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Bontang. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 4.511 orang.
Sedangkan PMA mencapai US$ 2,2 miliar dengan sebaran di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Samarinda dengan 17 proyek. Jumlah tenaga kerja terserap mencapai 3.048 orang.
“Pengembangan investasi pasti akan berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPMD Kaltim, ML Tobing menyebutkan, untuk akurasi pendataan maka pola jemput bola ini harus dilakukan. Pola ini sekaligus akan berfungsi sebagai pembinaan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dalam pelaporan perkembangan investasi mereka.
“Jika data investasi non fasilitas ini bisa kita kumpulkan, tentu ini akan lebih baik. Ada data PMDN, PMA dan non fasilitas. Itulah potret investasi Kaltim yang memang sangat diminati,” kata Tobing. Besaran realisasi investasi triwulan I tahun ini, kemungkinan baru akan dirilis pada minggu ketiga atau keempat bulan ini. (sul/es/hmsprov)
13 Desember 2018 Jam 08:30:28
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
06 Maret 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 Januari 2021 Jam 08:29:29
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
01 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
17 Desember 2019 Jam 14:16:54
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
10 Juli 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
21 Januari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
23 Agustus 2022 Jam 16:07:29
Gubernur Kaltim
01 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 Mei 2022 Jam 21:33:35
Agenda Pemerintah
24 Desember 2021 Jam 12:53:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah