SAMARINDA – Upaya pemantapan otonomi desa dilakukan guna meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif. Khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di tingkat pedesaan.
“Pengelolaan pembangunan secara partisipatif dioperasionalkan melalui pendekatan program dan kegiatan yang difokuskan pada upaya pemantapan otonomi desa guna peningkatan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan,” kata Wakil Gubernur Farid Wadjdy pada Pelatihan Kajian Studi Pedesaan pada Aspek Multidimensional di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda, Senin (24/6).
Menurut dia, desa merupakan institusi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah, sehingga desa perlu dikembangkan agar mampu mengatur serta mengurus masyarakat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya.
Sejalan dengan otonomi desa, diperlukan pemerintahan desa dan kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan (multidimensional).
Apalagi hampir sebagian besar pemerintahan desa di Kaltim selama ini menghadapi berbagai masalah dan kendala. Misalnya, kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dan pelayanan yang belum optimal.
Hal ini disebabkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih terbatas dalam menggalang partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
Diperlukan upaya dan terobosan yang inovatif untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelatihan atau melatih penduduk desa mengembangkan ekonomi produktif guna membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
“Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat membangun desa guna peningkatan kesejahteraan mereka melalui berbagai program dan kegiatan pelatihan, fasilitasi dan bimbingan teknis serta dukungan sarana dan prasarana desa,” jelas Farid.
Sementara itu Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul Samarinda Profesor Susilo mengemukakan pelatihan kajian studi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pihak akademisi dengan pemerintah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Kajian studi pedesaan ini untuk lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi measyarakat pedesaan, sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan keunggulan lokal yang dimilikinya,” ujar Susilo.
Ketua UPT Pengembangan Masyarakat Pedesaan Berbasis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Unmul Samarinda Profesor Hastuti Ningsih menyebutkan pelatihan dilaksanakan selama dua hari diikuti 30 peserta menghadirkan 13 pemateri. (yans/hmsprov)
Foto : Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy saat menyampaikan presentasi pada Pelatihan Kajian Studi Pedesaan pada Aspek Multidimensional di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman.(masdiansyah/humasprov kaltim)
02 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
24 Mei 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
21 Mei 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
07 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
22 Juni 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
24 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
31 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
12 Februari 2014 Jam 00:00:00
Perdagangan
11 November 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi