Otonomi Desa Bentuk Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

25 Juni 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1620 kali

SAMARINDA – Upaya pemantapan otonomi desa dilakukan guna meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif. Khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di tingkat pedesaan.

“Pengelolaan pembangunan secara partisipatif dioperasionalkan melalui pendekatan program dan kegiatan yang difokuskan pada upaya pemantapan otonomi desa guna peningkatan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan,” kata Wakil Gubernur Farid Wadjdy pada Pelatihan Kajian Studi Pedesaan pada Aspek Multidimensional di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda, Senin (24/6).

Menurut dia, desa merupakan institusi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah, sehingga desa perlu dikembangkan agar mampu mengatur serta mengurus masyarakat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya.

Sejalan dengan otonomi desa, diperlukan pemerintahan desa dan kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan (multidimensional).

Apalagi hampir sebagian besar pemerintahan desa di Kaltim selama ini menghadapi berbagai masalah dan kendala. Misalnya, kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dan pelayanan yang belum optimal.

Hal ini disebabkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih terbatas dalam menggalang partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.

Diperlukan upaya dan terobosan yang inovatif untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelatihan atau melatih penduduk desa mengembangkan ekonomi produktif guna membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

“Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat membangun desa guna peningkatan kesejahteraan mereka melalui berbagai program dan kegiatan pelatihan, fasilitasi dan bimbingan teknis serta dukungan sarana dan prasarana desa,” jelas Farid.

Sementara itu Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul Samarinda Profesor Susilo mengemukakan pelatihan kajian studi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pihak akademisi dengan pemerintah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

“Kajian studi pedesaan ini untuk lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi measyarakat pedesaan, sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan keunggulan lokal yang dimilikinya,” ujar Susilo.

Ketua UPT Pengembangan Masyarakat Pedesaan Berbasis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Unmul Samarinda Profesor Hastuti Ningsih menyebutkan pelatihan dilaksanakan selama dua hari diikuti 30 peserta menghadirkan 13 pemateri. (yans/hmsprov)

Foto : Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy saat menyampaikan presentasi pada Pelatihan Kajian Studi Pedesaan pada Aspek Multidimensional di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman.(masdiansyah/humasprov kaltim)

Berita Terkait