P2TP2A Harus Mampu Berdayakan Korban Kekerasan
SAMARINDA – Walaupun masih terkendala masalah anggaran dan tenaga pendamping namun pelayanan terhadap korban kekerasan di Kaltim masih dapat dilakukan dengan baik. Sementara pemerintah pusat sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan anggaran demi optimalisasi kegiatan.
Namun demikian, kegiatan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus lebih dikembangkan utamanya dalam hal pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan.
Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Gender dalam Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan (PKKP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Eko Novi Ariyanti di Samarinda, Rabu (21/10).
Dalam kegiatan Forum Koordinasi Lembaga Layanan PPPA di provinsi, kabupaten dan kota yang dirangkai Penguatan Jejaring P2TP2A selama dua hari (21-22 Oktober) itu Novi berharap P2TP2A lebih dioptimalkan dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemprov Kaltim.
“Kami mendapat gambaran kegiatan P2TP2A di Kaltim sudah cukup baik dibandingkan daerah lain. Namun kegiatan ini perlu terus dikembangkan selain pelayanan juga pemberdayaan korban kekerasan melalui lintas sektor,” kata Eko Novi Ariyanti.
Misalnya, pada kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan agar mandiri dan bangkit dari trauma mental akibat musibah yang dialami. Maka P2TP2A harus melakukan pendampingan, pendekatan sekaligus memberikan pembinaan.
Pembinaan yang dilakukan tenaga pendampingan berupa pembinaan mental dan keterampilan serta pelatihan kegiatan usaha. Kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM.
“Kemampuan dan kemandirian ekonomi akan mampu membangkitkan semangat hidup para perempuan korban kekerasan. Kegiatan usaha bagi perempuan sangat penting selain mampu menghidupi dirinya juga keluarga,” jelas Eko Novi Ariyanti.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Kaltim Hj Ardiningsih mengatakan pihaknya terus memotivasi jajaran P2TP2A provinsi maupun kabupaten dan kota agar membina korban kekerasan secara maksimal termasuk memberdayakan mereka.
“P2TP2A masih dihadapkan pada masalah kekurangan tenaga dan anggaran. Ini harus diatasi dengan optimalisasi penyusunan program prioritas. Sehingga pelayanan, pendampingan, perlindungan juga pemberdayaan korban kekerasan dapat dimaksimalkan,” ujar Ardiningsih. (yans/sul/es/hmsporv)
20 Agustus 2020 Jam 22:51:45
Pembangunan
03 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 April 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Januari 2020 Jam 11:53:50
Pembangunan
03 April 2018 Jam 21:23:59
Pembangunan
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
26 Januari 2023 Jam 06:05:37
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
06 Desember 2018 Jam 20:34:39
Kegiatan Silaturahmi
22 September 2022 Jam 06:21:17
Kegiatan Pemerintah
25 Maret 2020 Jam 13:17:16
Berita Acara
07 Februari 2020 Jam 21:21:03
Energi dan Sumber Daya Mineral
02 Juli 2020 Jam 13:02:32
Pendidikan