P2TP2A Harus Mampu Berdayakan Korban Kekerasan

24 Oktober 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1346 kali

P2TP2A Harus Mampu Berdayakan Korban Kekerasan

SAMARINDA – Walaupun masih terkendala masalah anggaran dan tenaga pendamping namun pelayanan terhadap korban kekerasan di Kaltim masih dapat dilakukan dengan baik. Sementara pemerintah pusat sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan anggaran demi optimalisasi kegiatan.

Namun demikian, kegiatan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus lebih dikembangkan utamanya dalam hal pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Gender dalam Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan (PKKP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Eko Novi Ariyanti di Samarinda, Rabu (21/10).

Dalam kegiatan Forum Koordinasi Lembaga Layanan PPPA di provinsi, kabupaten dan kota yang dirangkai Penguatan Jejaring P2TP2A selama dua hari (21-22 Oktober) itu Novi berharap P2TP2A lebih dioptimalkan dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemprov Kaltim.

“Kami mendapat gambaran kegiatan P2TP2A di Kaltim sudah cukup baik dibandingkan daerah lain. Namun kegiatan ini perlu terus dikembangkan selain pelayanan juga pemberdayaan korban kekerasan melalui lintas sektor,” kata Eko Novi Ariyanti.

Misalnya, pada kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan agar mandiri dan bangkit dari trauma mental akibat musibah yang dialami. Maka P2TP2A harus melakukan pendampingan, pendekatan sekaligus memberikan pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan tenaga pendampingan berupa pembinaan mental dan keterampilan serta pelatihan kegiatan usaha. Kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM.

“Kemampuan dan kemandirian ekonomi akan mampu membangkitkan semangat hidup para perempuan korban kekerasan. Kegiatan usaha bagi perempuan sangat penting selain mampu menghidupi dirinya juga keluarga,” jelas Eko Novi Ariyanti.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Kaltim Hj Ardiningsih mengatakan pihaknya terus memotivasi jajaran P2TP2A provinsi maupun kabupaten dan kota agar membina korban kekerasan secara maksimal termasuk memberdayakan mereka.

“P2TP2A masih dihadapkan pada masalah kekurangan tenaga dan anggaran. Ini harus diatasi dengan optimalisasi penyusunan program prioritas. Sehingga pelayanan, pendampingan, perlindungan juga pemberdayaan korban kekerasan dapat dimaksimalkan,” ujar Ardiningsih. (yans/sul/es/hmsporv)

Berita Terkait