SAMARINDA - Wabah virus Corona atau Covid-19 di Benua Etam Kaltim berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB).
Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati menegaskan PAD Kaltim turun saat ini bukan karena perekonomian maupun produksi sumber daya alam (SDA) sehingga penerimaan pajak menurun, tapi, akibat dari dampak virus Corona.
"Ini hanya kondisi wabah Corona saja menurun. Dulu, sebelum Corona ada. Trend daya beli masyarakat bagus, ekonomi masyarakat bagus. Kita tidak pernah mengalami masalah. Tapi, karena corona, kondisi perekonomian pun menurun dan berdampak juga terhadap peningkatan PAD maupun APBD kita," kata Ismiati melalui pesan WhastApp kepada Tim Berita Biro Humas Setprov Kaltim, Kamis (28/5).
Dengan kondisi pandemi saat ini, maka, Bapenda mencoba melakukan penyesuaian bagaimana menekan PAD dan mendukung APBD Provinsi agar tetap terkendali. Terkhusus dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor maupun penerimaan daerah lainnya. Mulai dari produksi minyak dan gas maupun batu bara serta sektor-sektor lainnya yang mampu mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Menurut Ismiati, kondisi saat ini bukan hanya dialami Provinsi Kaltim saja tetapi Provinsi lainnya juga demikian.
"Bahkan, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Perpu Nomor 1/2020. Kemudian diterbitkan lagi Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI bahwa diminta daerah melalukan penyesuaian pendapatan daerah. Khususnya anggaran belanja difokuskan kepada penanganan Covid-19 secara nasional. Jadi, PAD maupun APBD turun bukan karena menurun penerimaan daerah kita, tetapi dampak dari Corona. Pelayanan di kantor kita tutup dan melakukan Physical Distancing," ungkapnya.
Diketahui, sejak Januari hingga Per Mei 2020 PAD melalui PKB hanya mencapai Rp206 miliar. Padahal, jika tahun sebelumnya pada saat waktu yang sama kondisi PAD melalui PKB seharusnya bisa menembus Rp400 miliar, bahkan Juni seharusnya mampu mencapai Rp500 miliar.
"Kita berharap Virus Corona segera berakhir. Sehingga perekonomian juga kembali stabil atau normal," jelasnya.(jay/ri/humasprovkaltim)
23 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 November 2021 Jam 12:08:09
Pemerintahan
14 Januari 2020 Jam 08:19:55
Pemerintahan
28 Januari 2019 Jam 19:51:19
Pemerintahan
17 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
19 Maret 2018 Jam 20:10:46
Kebudayaan dan Pariwisata
25 Juli 2019 Jam 22:38:55
Kesehatan
15 November 2017 Jam 10:29:33
Kesehatan
15 Oktober 2020 Jam 16:04:45
Berita Acara
02 Mei 2021 Jam 10:25:50
Kegiatan Silaturahmi