SAMARINDA – Mencegah terjadinya konflik sosial dan pertikaian antarmasyarakat bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) hendaknya paguyuban etnis tidak ikut terlibat berpolitik.
Imbauan itu disampaikan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada Apel Gabungan Aparat Pemerintah, TNI dan Polri se-Kaltim di Convention Hall Samarinda, Jumat (28/10).
Menurut dia, Kaltim ini sama seperti Indonesia mini sebab berbagai suku bangsa ada serta semua agama dan semua golongan ada.
“Saya mengimbau kepada banyak organisasi ataupun paguyuban-paguyuban etnis agar jangan terlibat dalam masalah politik,” tegasnya.
Sebaiknya ujar Awang, paguyuan-paguyuban etnis cukuplah bergerak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan jangan masuk ke wilayah politik.
Hal ini penting dipahami seluruh organisasi kemasyarakatan maupun paguyuban etnis di Kaltim karena dikhawatirkan dapat memicu SARA.
“Konflik sosial yang mengarah pada SARA merupakan hal yang tidak kita inginkan karena menggangu stabilitas daerah serta keamanan dan ketertiban masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Terlebih lagi lanjutnya, Kaltim harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pesta demokrasi serentak yang telah diagendakan pemerintah pusat.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak diharapkan sukses terselenggara dan tidak terkendala akibat konflik masyarakat.
“Saya minta para bupati dan walikota melakukan langkah-langkah antisipasi bersama jajaran TNI dan Polri guna menghadapi pilkada serentak. Kita tidak ingin permasalahan di daerah lain berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas di Kaltim,” harap Awang.
Gubernur mengemukakan pada 2017 tidak ada Pilkada serentak di Kaltim tetapi sudah ada tahapan-tahapan penyelenggaraan karena pada 2018 akan ada pilkada serentak.
“Pada 2018 akan ada pilkada serentak di Kaltim yakni pemilihan Gubernur Kaltim dan Bupati Penajam Paser Utara. Namun, akhir 2017 sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan dan kita masih menunggu ketetapan Mendagri,” ungkap Awang Faroek.
Gubernur berharap agar kondisi Kaltim yang sudah kondusif ini tetap terjaga dan terpelihara. Salah satunya, pencegahan dini dengan mengimbau paguyuban etnis tidak ikut berpolitik, sehingga tidak terjadi konflik SARA. (yans/sul/humasprov)
13 Desember 2014 Jam 00:00:00
Sosial
29 Mei 2013 Jam 00:00:00
Sosial
01 Desember 2016 Jam 00:00:00
Sosial
23 Januari 2022 Jam 09:24:48
Sosial
22 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
20 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Sosial
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
28 September 2022 Jam 13:53:54
Gubernur Kaltim
12 November 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
13 Oktober 2020 Jam 22:45:52
Berita Acara
30 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan