SAMARIDNA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan untuk mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) diperlukan kesungguhan dan komitmen kuat dari seluruh stakeholders. Diperlukan keadilan dan penegakan hukum yang baik, termasuk dalam upaya pencegahan maupun penindakannya.
"Apresiasi dan dukungan harus kita berikan atas tekad dari jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI WBK). Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang kita cita-citakan yaitu menjadikan Kaltim sebagai Island of Integrity," kata Awang Faroek Ishak pada pencanangan pembangunan ZI WBK di KPP Pratama Samarinda yang ditandai dengan pelepasan balon ke angkasa, Selasa (8/5).
Dikatakan, kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum di Tanah Air semakin banyak. Salah satu pemicunya adalah kebebasan yang jauh lebih longgar dibandingkan masa lalu. Demikian pula halnya masalah dan tantangan hukum di Kaltim saat kini, sudah barang tentu berbeda dengan masa-masa lalu.
"Selain komitmen, juga diperlukan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan dan masyarakat khususnya, dalam pelayanan publik seperti pajak yang rentan terjadi pungli dan korupsi dalam pelaksanaannya," ujarnya.
Hadirnya Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah diyakini akan membantu akselerasi pencapaian sasaran tersebut.
"Kita harapkan dengan pencanganan ZI WBK ini jajaran KPP Pratama Samarinda terus berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," pesan Awang Faroek.
Sementara kepala KPP Pratama Samarinda Edison mengatakan, kegiatan pencanganan pembangunan menuju ZI-WBK merupakan upaya Kementerian Keuangan khususnya dan kementerian lainnya dengan tujuan agar negeri ini dibangun dengan integritas.
Pencanangan ini merupakan bagian dari 42 ribu lebih pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dimana KPP Pratama Samarinda sebanyak 114 orang berkesempatan menyelenggarakan kegiatan pencanganan ZI WBK yang mungkin satu-satunya kegiatan yang dihadiri langsung oleh gubernur ini merupakan suatu kebanggaan tersediri bagi jajaran KPP Pratama Samarinda," kata Edison, seraya menyebutkan menuju sukses ini diperlukan dukungan masyarakat. (mar/sul/humasprov)
22 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Oktober 2019 Jam 09:13:02
Pembangunan
10 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Oktober 2019 Jam 21:05:28
Pembangunan
01 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
10 Desember 2019 Jam 23:06:07
Kegiatan Pemerintah
25 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Maret 2018 Jam 11:55:46
Kegiatan Pemerintah
25 Februari 2022 Jam 18:38:46
Informasi dan Komunikasi
14 April 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah