Pimpinan rombongan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI, Prof Dr Farouk Muhammad, bersama anggota rombongan, yakni Luther Kombong, Hana Hasanah Fadel Muhammad, Pdt Dr Silviana Pandegirot, Sarah Lely Mboeik, Anna Latuconsina, Litha Brent, Aryodhai Febriansya, Dr Ahmad Farhan Hamid, Sofia Maipauw, Hj Emma Yohanna dan Denty Eka Widi Pratiwi memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang diambil oleh jajaran Pemprov untuk mewujudkan good and clean governance. Langkah-langkah yang bersifat pembinaan memang memerlukan proses yang panjang, dan kedatangan ini juga sebagai upaya bagian dari mendorong Pemprov dan Pemkot/Pemkot se-Kaltim untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” jelas Farouk.
Tujuan utama kunker kali ini, menurut dia, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PAP DPD RI, yakni melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK dan mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan atas temuan BPK RI 2012 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.
“Karena selama ini memang kurang mendapat perhatian jadi apa yang dihasilkan oleh BPK kemudian disampaikan dan tindak lanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita ingin mendapatkan klarifikasi sampai sejauh mana rekomendasi BPK ini telah dilaksanakan, apakah sudah diselesaikan, masih dalam proses atau memang belum diproses,” jelasnya.
Ada delapan kabupaten/kota di Kaltim yang diundang untuk mengikuti pertemuan yang dibagi dalam tiga kelompok kerja ini, yaitu Samarinda, Bontang, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Paser. Ditegaskannya, PAP DPD RI hanya melakukan pengawasan, bukan pemeriksaan.
“Namun bukan berarti kabupaten/kota yang tidak diundang tidak terdapat temuan. Fokus kita adalah pada ketidakmampuan menjalankan peraturan perundang-undangan. jadi, bukan semata-mata untuk mencari permasalahan, tetapi untuk kontrol dan memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah,” tegasnya. (her/hmsprov)
Foto: Farouk Muhammad
11 September 2013 Jam 00:00:00
Politik
06 April 2013 Jam 00:00:00
Politik
06 April 2013 Jam 00:00:00
Politik
06 April 2013 Jam 00:00:00
Politik
12 November 2019 Jam 09:33:54
Politik
02 Juli 2013 Jam 00:00:00
Politik
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
08 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 November 2015 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
26 Juli 2021 Jam 11:25:16
Ketetapan Pemerintah
01 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Prestasi
29 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan