SAMARINDA – Era keterbukaan dan emansipasi sekarang ini ternyata keberadaan atau partisipasi kaum perempuan di Kaltim pada lembaga pengambil keputusan dinilai masih belum maksimal bahkan diindikasikan masih rendah.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim Hj Ardiningsih pada pelatihan kepemimpinan perempuan di Aula Korpri Kaltim, pekan lalu.
Menurut Ardiningsih, rendahnya partisipasi kaum perempuan terlihat dari berbagai sumber data. Misalnya, pada lembaga legislatif (DPRD) untuk hasil Pemilu 2009-2014, keterwakilan perempuan hanya 12,42 persen jauh dari ketetapan aturan, yakni 30 persen.
Sedangkan di lembaga birokrasi khususnya di Pemprov Kaltim terdapat sembilan jabatan eselon II yang diduduki perempuan dan kondisi ini cukup memberikan warna dalam pemerintahan untuk posisi pengambil keputusan di lembaga eksekutif.
Diakui, rendahnya keterwakilan perempuan disebabkan berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Diantaranya, masih ada anggapan kaum perempuan belum pantas dalam memimpin dan belum memiliki kualitas serta kapasitas diri yang memadai.
“Faktor internal lebih dominan yang membuat kaum perempuan belum maksimal berperan dalam pengambil kebijakan. Dinilai memiliki sumber daya yang rendah baik materil, menejerial dan membangun jejaring,” ungkap Ardiningsih.
Sementara itu Sekretaris Korpri Kaltim Syarifuddin saat mewakili Ketua DP Korpri Kaltim mengatakan pelatihan kepemimpinan perempuan bagi anggota dan pengurus Korpri Kaltim ini merupakan kegiatan rutin tahunan kerjasama dengan BPPKB Kaltim.
“Pelatihan ini dalam rangkaian HUT Korpri ke-42 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan pengurus dan anggota Korpri yang merupakan pegawai di lingkup pemerintah agar mengerti perannya dalam pembangunan,” ujar Syarifudin.
Pelatihan diikuti 100 peserta dengan nara sumber anggota DPRD Kaltim Hj Encik Widiyani, Kepala LAN Samarinda, Meiliana dan pimpinan UKM Center Samarinda Hj Nurhasanah.(yans/hmsprov).
///FOTO : Hj Ardiningsih
25 November 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18 November 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Maret 2019 Jam 08:59:45
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 Februari 2020 Jam 09:06:32
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 Oktober 2019 Jam 22:15:46
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 Desember 2023 Jam 00:04:16
Gubernur Kaltim
10 Desember 2023 Jam 00:01:40
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
21 Oktober 2022 Jam 18:45:00
Wakil Gubernur Kaltim
21 Maret 2019 Jam 11:07:51
Perkebunan
08 Februari 2014 Jam 00:00:00
Prestasi
24 Juli 2019 Jam 21:21:24
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
06 Januari 2016 Jam 00:00:00
Prestasi