SAMARINDA – Era keterbukaan dan emansipasi sekarang ini ternyata keberadaan atau partisipasi kaum perempuan di Kaltim pada lembaga pengambil keputusan dinilai masih belum maksimal bahkan diindikasikan masih rendah.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim Hj Ardiningsih pada pelatihan kepemimpinan perempuan di Aula Korpri Kaltim, pekan lalu.
Menurut Ardiningsih, rendahnya partisipasi kaum perempuan terlihat dari berbagai sumber data. Misalnya, pada lembaga legislatif (DPRD) untuk hasil Pemilu 2009-2014, keterwakilan perempuan hanya 12,42 persen jauh dari ketetapan aturan, yakni 30 persen.
Sedangkan di lembaga birokrasi khususnya di Pemprov Kaltim terdapat sembilan jabatan eselon II yang diduduki perempuan dan kondisi ini cukup memberikan warna dalam pemerintahan untuk posisi pengambil keputusan di lembaga eksekutif.
Diakui, rendahnya keterwakilan perempuan disebabkan berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Diantaranya, masih ada anggapan kaum perempuan belum pantas dalam memimpin dan belum memiliki kualitas serta kapasitas diri yang memadai.
“Faktor internal lebih dominan yang membuat kaum perempuan belum maksimal berperan dalam pengambil kebijakan. Dinilai memiliki sumber daya yang rendah baik materil, menejerial dan membangun jejaring,” ungkap Ardiningsih.
Sementara itu Sekretaris Korpri Kaltim Syarifuddin saat mewakili Ketua DP Korpri Kaltim mengatakan pelatihan kepemimpinan perempuan bagi anggota dan pengurus Korpri Kaltim ini merupakan kegiatan rutin tahunan kerjasama dengan BPPKB Kaltim.
“Pelatihan ini dalam rangkaian HUT Korpri ke-42 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan pengurus dan anggota Korpri yang merupakan pegawai di lingkup pemerintah agar mengerti perannya dalam pembangunan,” ujar Syarifudin.
Pelatihan diikuti 100 peserta dengan nara sumber anggota DPRD Kaltim Hj Encik Widiyani, Kepala LAN Samarinda, Meiliana dan pimpinan UKM Center Samarinda Hj Nurhasanah.(yans/hmsprov).
///FOTO : Hj Ardiningsih
19 Juni 2020 Jam 21:27:55
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 Mei 2019 Jam 08:22:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 Desember 2019 Jam 18:48:41
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 Desember 2019 Jam 22:09:20
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 Mei 2018 Jam 19:13:12
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 Juni 2023 Jam 22:25:42
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 Mei 2020 Jam 16:20:16
Pemerintahan
31 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Maret 2020 Jam 09:26:54
Perkebunan
25 Oktober 2020 Jam 22:31:53
Administrasi Pembangunan
15 September 2022 Jam 18:39:16
Informasi dan Komunikasi