SAMARINDA – Stok bahan kebutuhan pokok di Kaltim pasca Hari Raya Idul Fitri 1441 H masih cukup aman. Harga-harga pun relatif stabil.
Demikian disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim H Nazrin didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono usai memimpin High Level Meeting (HLD) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim yang berlangsung di Ruang Rapat Daya Taka Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (9/6/2020).
Nazrin menjelaskan selain mendapatkan laporan penyampaian data pasokan dan konsumsi berbagai komoditas dari masing-masing dinas terkait, juga dibahas berbagai hal terkait ketahanan pangan di Kaltim.
"Ada dua agenda yang kita bicarakan pertama adalah penyampaian data pasokan dan konsumsi Kaltim untuk komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras telur ayam ras dan daging sapi, dimana untuk stok kebutuhan tersebut masih aman termasuk harganya normatif," kata Nazrin.
Dalam kesempatan tersebut, lanjut Nazrin, Kepala Perwakilan BI Kaltin Tutuk SH Cahyono juga memberikan beberapa informasi terkait masalah ekonomi global yang sangat memengaruhi ekonomi Indonesia termasuk Kaltim, baik secara mikro maupun makro, juga regional.
"Pandemi Covid-19 juga sangat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadapi itu semua tentu kita harus melakukan pembenahan dan menyiapkan perekonomian kita terutama terkait ketahanan pangan," tandasnya.
Menurutnya ketahanan pangan sangat penting bukan saja saat menghadapi Covid-19 maupun pasca Covid-19. Tetapi juga persiapan menyambut ibu kota negara (IKN). Semua harus dipersiapkan mulai sekarang.
"Kita ketahui hampir 75 persen pasokan pangan kita kan dari luar Kaltim seperti dari Jawa dan Sulawesi,” kata Nazrin.
Oleh sebab itu, hal ini perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan Kaltim tidak terus-menerus bergantung dengan daerah lain. Ketahanan pangan harus dipersiapkan dengan memperluas dan mengoptimalkan luas sawah yang ada, pembenahan infrastruktur serta peningkatan SDM para petani.
“Ini menjadi perhatian kita dalam upaya mencapai ketahanan pangan," paparnya.
Selain itu, lanjut Nazrin ada hal-hal lain yang juga harus menjadi perhatian karena akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Provinsi Kaltim, seperti informasi yang disarankan Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim, bahwa dalam waktu dekat ini akan melakukan pemetaan ketahanan pangan.
"Pemetaan ini penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan yang ada di Kaltim khususnya sebelas komoditas bahan pokok yang menjadi perhatian, seperti beras, gula, daging ayam, daging sapi, maupun kebutuhan pangan lainnya," ujarnya.
Selain pemetaan ketahanan pangan, juga dilakukan ketahanan dalam pendistribusian pangan, jangan sampai nanti ada yang menopoli, sehingga harga pangan dimainkan para tengkulak.
"Ini yang harus kita potong, sehingga menguntungkan petani,” tambahnya.
Nazrin juga mengharapkan peran BUMD untuk dapat mendukung program-program Pemprov Kaltim baik di sektor pertanian maupun peternakan juga sektor lainnya dalam upaya katahanan pangan, termasuk kerja sama daerah di Kaltim untuk saling mendukung akan ketersediaan pangan.
"Dengan kerja sama antardaerah, Kaltim akan bisa saling memenuhi kebutuhannya. Misalnya Kabupaten Kukar yang sudah surplus beras bisa membantu daerah sekitarnya misalnya Kutai Barat, bahkan kalau bisa juga bekerjasama dengan daerah di luar Kaltim," kata Nazrin. (mar/sul/humasprov kaltim)
20 Oktober 2019 Jam 20:42:49
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 Maret 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 November 2017 Jam 15:34:02
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 Juli 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
02 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
05 Mei 2020 Jam 04:17:25
Kegiatan Pemerintah
09 Agustus 2018 Jam 19:19:57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan