PAUD HI Perlu Dukungan ,Norbaiti : Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri

15 Oktober 2020 Jam 16:07:49 Humas Prov. Kaltim Berita Acara 1330 kali

Foto : Arief M

SAMARINDA - Bunda PAUD Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor menghadiri Rapat Koordinasi PAUD Tahun 2020. Rapat diikuti seluruh Bunda PAUD Kabupaten dan Kota, Pokja Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pejabat terkait di tingkat pusat.

Rapat secara khusus membahas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan integratif.

"Tujuan umumnya adalah terselenggaranya PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat ceria dan berakhlak mulia," kata Norbaiti, Rabu (14/10/2020).

Dalam paparannya, Norbaiti juga menjelaskan tujuan khusus PAUD HI. Yakni terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.

Tujuan khusus lainnya adalah terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimana pun anak berada.

Kemudian terselenggaranya pelayanan anak usia dini dan secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah.

"Nah tujuan khusus lainnya adalah terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah untuk PAUD HI," tambah Norbaiti.

Sasaran PAUD HI meliputi orang tua dan keluarga yang memiliki anak usia dini. Sasaran lainnya adalah kader posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Anak Sejahtera, PKK dan organisasi sejenis.

"Untuk sukses PAUD HI ini, masyarakat harus aktif terlibat, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," tegas Norbaiti.

Narasumber lain yang dihadirkan adalah Maryana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Fathoni dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim. Rakor juga diisi tanya jawab secara virtual (daring). (sul/adv)

Berita Terkait