30 Mei 2014 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   1107 kali

Pejabat Perempuan Sudah Semakin Banyak

 

SAMARINDA – Keberadaan pejabat publik perempuan di jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kaltim sekarang dibanding 6 hingga 7 tahun lalu, kondisinya semakin membaik. Namun demikian menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Kaltim Dra Hj Ardiningsih,  ke depan harus terus didorong dengan memberikan kesempatan yang sama seperti diterima kaum laki-laki.

“PNS perempuan harus diberikan kesempatan untuk berkompetisi sebagaimana pegawai laki-laki, agar mereka bisa mendapatkan jabatan publik yang lebih baik,” kata Ardiningsih di sela kegiatan Capacity Building Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Jabatan Publik dan Lembaga Masyarakat (LM)  Kaltim yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim, Rabu (28/5).

Hal serupa lanjut Ardiningsih, juga harus dicapai kaum perempuan dalam posisi organisasi, lembaga masyarakat maupun pemerhati perempuan. Untuk itu, keluarga dan masyarakat juga harus dapat mendorong kaum perempuan untuk berkiprah secara luas di tengah masyarakat.

Menurut Ardiningsih, kaum perempuan harus dapat memanfaatkan kemampuan untuk mengabdikan diri di lingkungan pemerintahan atau di dalam masyarakat. Namun dia mengingatkan, peran perempuan tidak harus meninggalkan rumah tangga tetapi memberdayakan diri sendiri untuk lingkungannya selain untuk keluarga.

“Jadi dua hal itu yang kita dorong dengan harapan ke depannya peran perempuan di Kaltim semakin meningkat,” jelasnya.

Ditambahkan, kepemimpinan  perempuan sangat diperlukan di pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Pemimpin perempuan bisa menciptakan suasana kondusif karena pemimpin perempuan bisa lebih tenang dan lebih mengayomi.

Sementara itu, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas pegawai perempuan dalam berpenampilan dan berbusana, meningkatnya pemahaman dan kualitas diri pegawai perempuan sehingga dapat bersaing di  lingkungan pemerintahan, meningkatkan peran dan posisi di bidang keorganisasian dan lembaga lainnya.

“Upaya pemerintah mendorong kepada kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya, baik secara intelektual, maupun sikap dan perilaku maupun tata busana. Jangan sampai orang lebih mengenali kita karena ciri khas berbusana yang negatif,” kata Ardiningsih.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Ahmadi yang mewakili Gubernur Kaltim pada kesempatan yang sama mengatakan, tujuan kegiatan ini utamanya dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, khususnya terkait dengan jabatan publik dan lembaga masyarakat.

Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ujarnya, mengamanatkan bahwa dalam pembangunan nasional, seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah, non kementerian di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dalam program pembangunan.

”Substansi ketentuan Inpres tersebut adalah untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional,” kata Ahmadi.

Tampil sebagai narasumber pada acara tersebut Kepala PKP2LAN Kaltim Dr Meliana yang menyampaikan materi “Pengembangan Jati Diri, Konsep Diri dan Kualitas Diri Pegawai”. Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Unmul Rina Juwita dengan materi “Citra Pegawai dalam sikap, perilaku dan berbusana”. Untag Samarinda Nora Suzuki Mokodompit dengan materi “Berorganisasi perempuan mampu membangun keluarga yang berkualitas”. Pemerhati Masyarakat H Sofyan Masykur dengan materi “Peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas ketahanan keluarga”. (ina/sul/hmsprov)

////Foto : Hj Ardiningsih

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak