Pelaporan Degradasi dan Deforestasi Hutan Harus Diseriusi dan Terukur

24 Oktober 2019 Jam 07:52:57 Humas Prov. Kaltim Lingkungan Hidup 1035 kali

Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Measurement Monitoring and Reporting (MMR) Emisi GRK dan Sistem Regristrasi Nasional (SRN) (yayan/humasprovkaltim)

SANGATTA - Sistem dan pola pelaporan terkait degradasi dan deforestasi yang dilakukan berbagai pihak sudah rutin dilaksanakan. Namun masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim yang diwakili Kepala Bidang Tata Lingkungan Fahmi Himawan bahwa pelaporan selama ini sudah menjadi rutinitas tetapi masih sebatas kualitatif. "Jadi harus dikuantitatifkan agar mendapat manfaat moneter yang melibatkan dunia internasional," katanya saat menutup Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Measurement Monitoring and Reporting (MMR) Emisi GRK dan Sistem Regristrasi Nasional (SRN) dalam rangka partisipasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Ruang Pelangi 1 Meeting Room Royal Victory Hotel Sangatta Kutai Timur, Rabu (23/10/2019).

Selain melibatkan pemerintah daerah khususnya tujuh kabupaten hingga ke tingkat desa. Juga melibatkan masyarakat desa/kampung setempat dan perusahaan yang berkegiatan di sekitar hutan itu.

Karenanya, Fahmi sangat berharap pelaporan yang selama ini hanya rutinitaa harus diseriusi dan terukur. Seperti pelaporan mengunakan data spasial dan sejauhmana upaya penurunan emisi yang dilakukan serta berapa karbon yang dicadangkan. "Kita semua terus belajar dan berupaya melakukan perbaikan atas ketidaktahuan. Kaltim jadi pilot project program FCPF. Juga mitra kita dan pihak swasta. Mari bersama-sama kita melakukan perbaikan agar nilai yang diterima memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," harapnya.

Sementara pejabat Direktorat IGRK MPV Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Dr Wawan Gunawan mengemukakan dalam menyukseskan program FCPF perlu kontribusi dan peran aktif sub nasional. "Sub nasional dimaksud, mulai dari provinsi, kabupaten hingga desa/kampung dan masyarakat serta tingkat tapak serta privat sector di kawasan itu," ujar Wawan. Penutupan dihadiri pejabat P3SEKPI Yanto Rahmayanto, WWF, DDPI dan seluruh peserta sosialisasi.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait