SAMARINDA – Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan evaluasi sekaligus penilaian terhadap instansi/lembaga milik pemerintah daerah. Evaluasi terkait kepatuhan pelayanan publik dan Kaltim meraih zona hijau atau peringkat 11 nasional dari 34 provinsi.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengakui Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan mitra penting pemerintah. Khususnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan agar lebih berkualitas.
“Evaluasi dan penilaian itu sebagai informasi awal untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan lebih baik dan berkualitas,” kata Awang Faroek Ishak saat menerima audiensi Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim di Ruang kerja Gubernur, Kamis (14/1).
Apalagi lanjutnya, Pemprov telah bertekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Kaltim harus menjadi zona integritas agar tercipta wilayah bebas tindak KKN (kolusi korupsi nepotisme).
Karenanya, gubernur berharap agar komunikasi dilakukan secara terus menerus antara Pemprov dengan ORI perwakilan Kaltim. Termasuk pemerintah kabupaten dan kota dengan jajaran ombudsman setempat.
“Saya minta setiap ada evaluasi terhadap instansi kami, ombudsman dapat langsung memberikan informasi kepada Pemprov agar segera dapat diperbaiki,” harap Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Kepala ORI Perwakilan Kaltim Syarifah Rodiah mengatakan evaluasi dilakukan pihaknya terhadap Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), utamanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
“PTSP di BPPMD mewakili dari sekian banyak instansi Pemprov Kaltim, khususnya terkait pelayanan perijinan. Baik perijinan pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun berbagai perijinan lainnya,” ujar Syarifah Rodiah.
Dia menambahkan pelayanan perijinan maupun kondisi (fasilitas) di PTSP itu sudah cukup baik. Namun, masih ada perlu perbaikan maupun penambahan seperti fasilitas berupa ruang pengaduan dan ruang laktasi (menyusui untuk bayi).
Hadir mendampingi audiensi ORI Perwakilan Kaltim dengan Gubernur Awang Faroek Ishak, Asisten Pemerintahan H Aji Sayid Fatur Rahman dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setprov Kaltim Yuswadi. (yans/sul/hmsprov)
20 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 April 2018 Jam 09:08:45
Pemerintahan
04 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 November 2017 Jam 23:48:30
Pemerintahan
04 Juli 2022 Jam 20:06:52
Gubernur Kaltim
04 Juli 2022 Jam 15:36:18
Informasi Bencana
04 Juli 2022 Jam 15:34:47
Kerjasama Pemerintahan
04 Juli 2022 Jam 15:22:07
Kesehatan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
30 Maret 2019 Jam 23:37:48
Kegiatan Silaturahmi
25 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
28 Oktober 2018 Jam 19:04:34
Kolom Minggu
09 Agustus 2019 Jam 21:36:07
Sumber Daya Manusia
13 Januari 2020 Jam 15:10:34
Kegiatan Pemerintah