JAKARTA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan Pemprov Kaltim berkomitmen tinggi dalam melaksanakan pemanfaatan dan pembelian produk dalam negeri (PDN) dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui pengadaan barang dan jasa di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan orang nomor dua Benua Etam ini usai mengikuti Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka BBI di Balai Sidang Jakarta Convention Centre (JCC), Senin (25/4/2022).
“Kalau tadi yang disampaikan kan komitmen, sedangkan di Kaltim sudah dilaksanakan bahkan lebih 40 persen sudah dalam tahap kontrak atau tepatnya 42 persen,” tegas Hadi sembari menjawab arahan dari Mendagri Tito Karnavian yang meminta jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan mengunci minimal 40 persen anggaran untuk pemanfaatan dan pembelian PDN melalui pengadaan barang dan jasa.
Artinya, lanjut dia, Kaltim merespon cepat apa yang diprogramkan secara nasional untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan dan pelibatan pelaku UMKM lokal dalam belanja pemerintah daerah, yaitu dalam pengadaan barang dan jasa.
“Yang paling penting sebenarnya bagaimana seluruh anggaran itu menggelorakan dan mengaktivasi perekonomian masyarakat, karena data-data di atas kertas ini kan tidak selalu berdampak langsung. Itu yang perlu kita ingatkan kepada seluruh pihak,” jelas mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini.
Terkait realisasi penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang belum sesuai target dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Wagub Hadi menyebut sudah menyampaikan kepada kepala perangkat daerah untuk segera menyelesaikan.
Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kaltim Anik Nurul Aini menambahkan untuk percepatan pengisian RUP dan SIRUP tahun anggaran 2022, Gubernur Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 050/1882/BPPBJ/B.PBJ tertanggal 14 Maret 2022 yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah untuk melakukan entry RUP dan SIRUP paling lambat 22 Maret 2022 atau sebelum data ditarik secara nasional oleh LKPP pada 31 Maret 2022.
“Sesuai arahan Pak Wagub untuk terus dilakukan percepatan. Kami di Biro PBJ hanya menyediakan sistem, untuk penginputan kembali ke perangkat daerah masing-masing, khususnya bagi kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran. Memang ada beberapa kendala dalam penginputan, misalkan saja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang harus menginput RUP dan SIRUP lebih dari 200 SMA/SMK dan SLB yang ada di seluruh Kaltim,” jelas Anik Nurul Aini. (her/sul/adpimprov kaltim)
06 Februari 2022 Jam 21:04:56
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juli 2022 Jam 08:32:58
Wakil Gubernur Kaltim
02 Agustus 2022 Jam 06:19:35
Wakil Gubernur Kaltim
12 Oktober 2022 Jam 15:44:19
Wakil Gubernur Kaltim
20 Juli 2022 Jam 08:04:14
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 21:24:32
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 November 2023 Jam 19:34:35
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
22 Mei 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
30 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
15 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
14 Juli 2016 Jam 00:00:00
Perhubungan