Kalimantan Timur
Pembangunan PLTA Sungai Kayan Berkapsitas 7.300 MW

Rapat Koordinasi Gubernur Kaltim Dengan Kementrian Perekonomian

JAKARTA- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan aliran Sungai Kayan di Bulungan, dengan kapasitas mencapai 7.300 MW.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Menteri Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,  Luky Eko Wuryanto saat memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov Kaltim yang dihadiri Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak dan jajaran, di Jakarta, Selasa (8/10).
Dalam kesempatan itu, Awang Faroek menyambut baik dukungan tersebut dan diharapkan menjadi salah satu upaya menarik sejumlah investor untuk menanamkan modal di Kaltim. Terutama yang masuk dalam Program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
“Khusus untuk proyek PLTA di Sungai Kayan, alhamdulillah sudah ada tiga perusahaan yang siap membangun dan mengembangkan program tersebut, yakni PT Kayan Hydro Energy, PT Hanergy Holding Group dan PT Kalimantan Electricity," katanya.
Bahkan kata Awang,  melihat kesiapan dari sejumlah perusahaan itu,  Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sangat mendukung pembangunan tersebut. Sehingga diharapkan segera terwujud.
Meski tiga perusahaan tersebut telah siap, namun semua  harus melalui prosedur, termasuk memenuhi beberapa syarat yang harus dilengkapi. sehingga pembangunan PLTA  itu berjalan lancar sesuai aturan pemerintah pusat dan daerah.
“Memang tiga perusahaan tersebut telah siap. Tetapi, untuk membangun itu tentu ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Misalnya masalah Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal). Karena, dampak dari pembangunan tersebut juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketika mulaidibangun ada masalah dikemudian hari,” jelasnya.
Agar pembangunan tersebut tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, koordinasi terhadap semua pihak dilakukan Pemprov Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan pemilik wilayah. Meski pun saat ini Kaltara masih tanggungjawab Pemprov Kaltim dalam pembinaan administratif.
Ada banyak pihak yang terkait dalam mendukung pembangunan tersebut,  yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan dan Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral  (ESDM)  serta PLN.
“Saya berharap semua pihak dapat mendukung pembangunan tersebut. Termasuk Pemprov Kaltara, diharapkan selalu berkoordinasi, sehingga penyelenggaran pembangunan PLTA dapat terwujud. Selain itu, saya juga berharap seluruh rakyat di Kaltara dapat mendukung, termasuk SKPD terkait,” jelasnya.
Dari tiga perusahaan tersebut masing-masing memiliki perencanaan, yakni PT Kayan Hydro Energy akan membangun PLTA dengan kapasitas 700 MW, PT Hanergy Holding Group dengan kapasitas 7.300 MW dan PT Kalimantan Electricity dengan kapasitas 3.430 MW.
Karena kapasitas yang akan dibangun sangat besar, diharapkan hal ini juga dapat didukung dengan kepastian hukum yang jelas, sehingga perusahaan yang akan membangun mendapat jaminan dari segi aturan serta merasa aman dan lancar.  
“Jadi, pembangunan ini juga tergantung dari kepastian hukum tentang lahan. Karena itu, kami berharap penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim segera selesai, sehingga pembangunan tersebut dapat segera terwujud,” jelasnya.
Deputi Kementrian Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto minta Pemprov Kaltim dan Kaltara terus melakukan koordinasi, sehingga prosesnya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pada prinsipnya Kami mendukung dan juga telah diketahui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Karena, proyek ini sangat besar dan biayanya juga tidak kecil. Banyak pihak kementerian harus terlibat, sehingga kami berharap Gubernur Kaltim dapat mengirim surat untuk pembahasan pembangunan tersebut, sehingga segera mungkin dikoordinasikan, sehingga dapat segera dibahas,” jelas Luky.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut,  Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan M Sa’bani, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riza Indra Riadi, Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Diddy Rusdiansyah, Kepala Dinas Kehutanan Khairil Anwar, Kepala Biro Ekonomi Abu Helmi, Kepala Biro Bangda Salman Lumoindong serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat.(jay/hmsprov)

///FOTO : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak berbincang dengan perwakilan PT PLN dan PT Kalimantan Electricity.(norjay/humasprov kaltim)
 

Berita Terkait
Government Public Relation