Kalimantan Timur
Pembangunan Rel Kereta Api Kubar-Balikpapan Terus Dilaksanakan

Halal Bi Halal PT KAB Dengan Pokja Pemprov Kaltim

SAMARINDA- Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kaltim M Sa’bani mengatakan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan dengan luas jalur mencapai 200km dipastikan terus berlanjut dilakukan PT Kereta Api Borneo (KAB) anak perusahaan Russian Railways.

Karena, termasuk rekomendasi dan perijin lahan tersebut masih dilakukan, sehingga pembangunan ini terus dilaksanakan hingga beroperasi. “Pembangunan ini memang ada beberapa titik yang harus dilintasi, sehingga memerlukan tahapan dalam pelaksanaannya. Apalagi, dalam pembangunan tersebut juga melintasi kawasan budi daya kehutanan yang memerlukan perijinan pinjam pakai dengan Kementerian Kehutanan. Mengenai jalur atau trase rel kereta api tersebut ijinnya dikeluarkan Menteri Perhubungan. Terkait dengan pelabuhannnya nanti melalui Kementerian Perhubungan. Yang jelas, di tingkat daerah kelengkapan administrasi sudah diselesaikan,” kata M Sa’bani usai halal bi halal PT Kereta Api Borneo (KAB) bersama Kelompok Kerja (Pokja) Pemprov Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8).

Saat ini yang kini tengah dilakukan di pusat adalah untuk masalah ijin pinjam pakai kawasan hutan. Kemudian ijin trase dari Kementerian Perhubungan. Bahkan, Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Borneo akan melakukan survey dan pengeboran pada titik-titik tertentu untuk mengetahui kekuatan lahan yang menjadi titik trase kereta api.

Mengenai rekomendasi telah diberikan Pemprov Kaltim kepada PT KAB untuk melaksanakan proses pembangunan tersebut. “Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Diharapkan tahun depan proses pembangunannya sudah bisa dimulai. Bahkan koordinasi dengan Kementerian Perekonomian juga telah dilakukan dan Pemprov Kaltim telah menyampaikan progress pelaksanaan tersebut. Sehingga diharapkan Kementerian Perekonomian dapat segera mendukung proses perijinannya di tingkat pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktor of External Affairs PT KAB Arie Nauvel Iskandar mengatakan saat ini yang dilakukan PT KAB adalah mempersiapkan perijinan, baik dari Kementerian Kehutanan dan Perhubungan.

Mengenai alternative jalur atau trase sudah dimiliki. Tetapi, yang saat ini akan dilakukan adalah survey titik lahan terbaik untuk jalur tersebut. “Jadi, prosesnya setelah perijinan pembebasan lahan, kemudian baru masuk proses pembangunan atau kontruksi pada 2016. Sedangkan baru beroperasi akan dilakukan 2019. Mudah-mudahan dalam waktu dan jadwal yang direncanakan sesuai,” jelasnya.

Saat ini tenaga yang akan dibutuhkan untuk operasi ada tiga, yakni untuk operasi, maintenance dan pengelolaan rel kereta api. Rencana untuk SDM tersebut akan dipenuhi melalui sumber daya dari Kaltim.

Karena itu, mulai tahun ini Pemprov Kaltim bekerjasama dengan PT KAB mengirimkan 50 orang untuk menjalani pendidikan perkeretaapian di Rusia. “Memang cukup lama, yakni 6 tahun. Tahun pertama pendalaman Bahasa Rusia, kemudian lima tahunnya pendidikan mereka. Semua terbagi ditiga universitas di Rusia, yakni Moscow State University, St Petersburg Railroad University, dan Rostov State Transport University. Yang jelas, setelah mereka kembali ke Indonesia, level mereka sudah level Master. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja untuk perusahaan ini,” jelasnya.

Mengenai teknis PT KAB sudah siap. Termasuk pengadaan sudah siap. Mengenai dukungan Pemprov Kaltim sangat baik. Karena proyek ini merupakan proyek dua pemerintahan, antara Indonesia dan Rusia.

“Jadi, saat ini sudah masuk dalam tahap percepatan dan menjadi proyek prioritas dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Apalagi, proyek ini merupakan proyek terintegrasi, yakni ada rel kereta, pembangkit listrik dan pelabuhan. Yang jelas untuk pembangunan rel kereta api biaya yang dibutuhkan mencapai Rp20 triliun,” jelasnya.(jay/hmsprov)

 

//Foto: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kaltim M Sa’bani (depan, dua dari kiri). (jaya/humasprov kaltim).

 

Berita Terkait
Government Public Relation