SAMARINDA – Kalimantan Timur melalui APBD, mengalokasikan anggaran untuk 10 ribu unit rumah bagi warga yang tidak mampu dan tersebar di 10 kabupaten/kota. Hal itu tertuang pada RPJMD Kaltim.
Selanjutnya ditambah dengan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu penyediaan fasilitas pembangunan dan bantuan Aladin (atap lantai dan dinding) mencapai 20 ribu unit rumah yang tersebar di lima kabupaten/kota.
"Kalau ada rumah masyarakat yang dinilai tidak mampu rusak, baik berupa atap, lantai maupun dinding, bisa diberi bantuan dengan total anggaran Rp15 juta untuk satu unit rumah,” kata Mukmin Faisyal pada pembukaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja 2 Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja 2-PKP) Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, di Samarinda, Senin (18/7).
Sementara untuk pembangunan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) masih diusulkan, baik untuk Samarinda maupun Bontang. Dalam kesempatan itu, Mukmin Faisyal HP minta agar Pokja 2 PKP ditingkatkan dan diberdayakan dengan baik. Terutama yang berkaitan dengan pemenuhan perumahan rakyat, sehinga sebagai wadah atau lembaga koordinasi lebih mandiri dalam kualitas dan efektifitas serta efesiensi pelaksanaan program dekonsentrasi perumahan.
"Penanganan masalah perumahaan rakyat sangat penting karena merupakan bagian dari kesejahteraan keluarga. Karena itu PKP Provinsi perlu terus mengkoordinasikan dengan PKP masing-masing kabupaten/kota," katanya
Keberadaan Pokja PKP Provinsi dan PKP Kabupaten/Kota sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap program pemerintah pusat yaitu progran sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan program tersebut merupakan program nyata dari pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.
Ketua Pokja PKP Provinsi Kaltim HM Taufik Fauzi mengatakan Rakor ini diharapkan menghasilkan sejumlah rumusan untuk menunjang perumahan dan kawasan permukiman di Kaltim, terutama sinkronisasi terhadap program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam program sejuta rumah.
Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dan Dirjen Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Widyanto Adi Putra menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Pokja PKP Kabupaten/Kota. (mar/sul/es/humasprov).
07 September 2018 Jam 17:41:23
Pembangunan
03 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Februari 2018 Jam 20:15:38
Pembangunan
20 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Maret 2023 Jam 23:53:03
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:40
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
25 Juli 2020 Jam 23:10:09
Kegiatan Pemerintah
10 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
31 Mei 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
04 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan